MAMUJU--DPD Golkar Sulawesi Barat di bawah komando Ibnu Munzir belum lama ini memberhentikan sejumlah nama senior di struktur kepengurusan partai di daerah. Keputusan tersebut diambil dalam rapat pengurus harian DPD Golkar Sulawesi Barat di Makassar baru-baru ini.

Dalam penjelasannya, Plt ketua DPD Golkar Sulawesi Barat, Ibnu Munzir menjelaskan, alasan penonaktifan nama-nama tersebut dilatar belakangi ragam dugaan pelanggaran kode etik.

Langkah tersebut belakangan dikritisi oleh politisi senior Golkar Sulawesi Barat, Thamrin Endeng. Kepada WACANA.Info, Thamrin menyebut, idealnya, DPD tak lantas langsung menonaktifkan nama-nama yang dimaksud hanya karena alasan yang sesugguhnya masih bisa dibicarakan.

"Langkah itu sangat emosional. Mestinya sebelum diberhentikan, dilakukan dulu semacam pembinaan dan sebagainya. Tapi saya kira ini tidak sesuai dengan AD/ART partai.  Itu sangat subyeltif langkah yang diambil itu, di luar dari sistem yang selama ini berlaku," terang Thamrin Endeng, Senin (5/08).

Thamrin menambahkan, jika pemberhentian itu didasari karena tidak terpenuhinya target di Pemilu 2019 lalu, justru wajib ditanggapi secara bijak. Evaluasi boleh, tapi adalah langkah yang gegabah jika sampai menonaktifkan kader-kader senior dari struktur kepengurusan partai Golkar di Sulawesi Barat.

"Sudah sangat tidak etis itu. Langkah yang gegabah. Masa karena tidak gol-nya Ibnu Munzir di DPR RI itu menjadi kesalahan orang lain," sesal Thamrin Endeng.

Diberitakan sebelumnya, nama-nama senior Golkar Sulawesi Barat macam Muslim Fattah, Marini Ariakati, Hamid Bcku, Yamin Saleh, Tahir Kuraesing dan beberpa kader senior Golkar Sulawesi Barat lainnya diputuskan dinonaktifkan di kepengurusan Golkar. Thamrin menilai, keputusan tersebut tidak etis diambil oleh pimpinan partai berstatus Plt.

"Sebab Tugas Plt itu mempersiapkan pelaksanaan Musda, tdk ada itu tugas Plt pecat memecat. Dan masa jabatannya paling enam bulan. Kalau ada toleransi paling setahun," begitu kata Thamrin Endeng. (Naf/A)