MAMUJU--Kabupaten Mamuju Tengah (Mateng) dan Polewali Mandar (Polman) jadi daerah dengan capaian peserta KB baru (PB) per mix kontrasepsi terendah dalam kurung waktu tahun 2018 di Sulawesi Barat.

Hal itu terungkap dala konferensi pers capaian program BKKBN Perwakilan Sulawesi Barat yang digelar, Jumat (8/02). Kabupaten Mateng ada di angka 43,87 Persen dari total target 4110 PB. Sementara Kabupaten Polman berada di 53,93 Persen dari total target 12.938 PB selama tahun 2018.

Angka tersebut berada di bawah empat kabupaten lainnya. Kabupaten Mamuju misalnya yang bertengger di 55, 52 Persen dari target PB 6457, Kabupaten Pasangkayu di 68,75 Persen dari target PB 4198, Kabupaten Mamasa 89,54 Persen dari target PB 2362, serta Kabupaten Majene yang meraih capaian tertinggi yakni 111,02 Persen dari target PB 4245.

"Selama tahun 2018 kemarin, Kabupaten Mateng dan Polman menjadi kabupaten terendah capaiaan pengguna KB barunya per mix kontrasepsi per kabupaten sampai dengan Desember 2018," ungkap Kepala BKKBN perwakilan Sulawesi Barat, Andi Rita Mariani.

Dengan capaian rendah di dua kabupaten itu, Andi Rita menyebut hal tersebut juga mempengaruhi capaian target Perkiraan Permintaan Masyarakat (PPM) dari BKKBN Sulawesi Bart yang hanya mencapai 71,89 Persen dari total target 34.320 pengguna KB baru.

Di mata And Rita, Kabupaten Majene berhasil melampaui target mereka disebabkan karena kemampuan Petugas Lapangan KB (PLKB) yang sangat memadai.

"Di Majene satu PLKB itu, hanya membina satu sampai dua wilayah saja. Berbeda di Polman dan Mateng. ada PLKB yang membina 10 wilayah, sehingga sangat sulit bagi PLKB dalam bekerja," ujar Andi Rita.

Selain PLKB, menurut Andi Rita, keseriusan dukungan dari pemerintah setempat juga sangat penting dalam mejalankan dan mencapai target dari program-program KB ini.

"Sebenarnya mereka (pemerintah serempat) serius dalam mendukung, karena pernah kita sampaikan capaian kabupaten ini seperti ini dan apa yang perlu digenjot. Tapi alasan yang selalu muncul bahwa dukungan anggarannya itu kecil sekali. Mungkin KB ini bukan program prioritas mereka," sebut dia.

Menurut Andi Rita, dukungan pemerintah daerah sangat dibutuhkan dalam mensukseskan program-program KB. Seperti halnya di Kabupaten Majene yang pemerintahnya tetap mempertahankan struktur oraganisasi petugas KB mereka dan tidak dicampur dengan organisasi lain.

"Struktur organisasi KB Kebupaten Majene itu bagus. Dia berdiri sendiri tidak digabung dengan instansi lain, sebelum dan setelah otonomi daerah, Majene masih memelihara PHL-nya, mekanisme di lapangan masih dipelihara, karena orang-orang yang duduk jadi PLKB adalah mereka paham betul," tutur Rita.

"Hal ini tidak seperti di kabupaten lainnya. Di kabupaten lain, yang jadi PLKB keluar semua dan tidak diganti, makanya hancur capaiaannya," pungkas Andi Rita Mariani. (Keto/B)