MAMUJU--Adalah hal yang wajar jika publik  menyangsikan jalannya roda birokrasi di Mamuju bakal berjalan ideal jelag Pemilu 2019. Bupati dan Wakil Bupati Mamuju yang juga memimpin partai peserta pemilu jelas cukup beralasan bagi publik meragukan pemerintahan tidak terseret dalam kepentingan politik kepala daerah di ibu kota provinsi Sulawesi Barat ini.

Garansi untuk tidak menjadikan birokrasi berikut piranti yang ada di dalamnya sebagai 'tim sukses' memang datangtelah disuarakan oleh  pengurus teras partai NasDem dan Hanura (Bupati Mamuju, Habsi Wahid adalah ketua DPW NasDem Sulawesi Barat, sementara Wakil Bupati Mamuju, Irwan Pababari merupakan ketua DPD Hanura Sulawesi Barat).

Jaminan untuk menjaga birokrasi agar teta netral juga diumbar oleh Sekda Mamuju, H Suaib.

Kepada WACANA.Info, mantan Kadis PU Mamuju itu menegaskan, pihaknya tidak akan pernah menyeret birokrasi atau ASN di internal pemerintah kabupaten Mamuju untuk memuluskan kepentingan politik NasDem, Hanura atau parta politik mana pun.

"Oh iya, kita tegas. Tidak akan membawa-bawa ASN ke dalam praktek politik praktis jelang Pemilu ini," kata H. Suaib, Rabu (6/02).

 H. Suain mengaku telah mendapat instruksi langsung dari Bupati dan Wakil Bupati Mamuju agar menjaga marwan birokrasi utamanya jelang pelaksanaan Pemilu 17 April 2019 mendatang.

"ASN itu harus netral. Pak Bupati dan Wakil Bupati itu sudah mengatakan kepada saya bahwa ASN itu harus netral. Kami berkomitmen untuk menciptakan birokrasi di Mamuju ini berjalan secara netral," begitu kata H. Suaib. (Naf/A)