MAMUJU--"Kalau saya melihatnya, kalau ini memungkinkan untuk sesuatu yang bisa menjanjikan, why not ?. Tapi kalau ini membuat rugi, kenapa harus dijalankan,".

Hal itu diungkapkan ketua forum Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pengawai Tidak tetap (PTT) Sulawesi Barat, Asrar. Statemen itu sekaligus tanggapan dirinya atas tiga poin kesepakatan DPRD dan eksekutif bersama forum GTT/PTT Sulawesi Barat di rapat pimpinan diperluas yang digelar DPRD, Selasa (15/01).

Meski mengaku menerima poin-poin kesepakatan tersebut, Asrar juga menyesalkan lemahnya DPRD Sulawesi Barat dalam bersikap. Kata dia, dengan melihat data dan berbagai fakta yang mencuat selama kurang lebih empat jalan jalannya rapat, harusnya DPRD sudah bisa memutuskan untuk merealisasikan lima bulan gaji yang belum diterima oleh sekitar 4 Ribu GTT/PTT di Sulawesi Barat.

"Lagi-lagi saya menyesalkan kalau piak DPRD sendiri sebagai lembaga pengawas yang lemah melihat situasi ini. Seharusnya dia sudah bisa ambil keputusan pada saat ini. Jelas, biro hukum juga sudah menyatakan bahwa ini sudah pelanggaran, SK pertama dan SK kedua itu sudah jelas payung hukumnya dan itu sudah berlaku. itu juga sudah bisa dibayarkan," tegas dia.

Salah satu poin kesepakatan yang diambil dari rapat pimpinan diperluas yang juga diikuti oleh forum GTT/PTT serta mahasiswa dari beragam organisasi tersebut ialah akan dibentuk tim kecil untuk berkonsultasi ke TP4D dan ke Kementerian Dalam Negeri dalam agenda mencari solusi soal lima bulan kesisahan gaji GTT/PTT yang belum terbayarkan itu.

Tiga Poin yang Disepakati dalam Rapat Pimpinan Diperluas DPRD Sulbar. (Foto/Arwin)

"Lagi-lagi saya melihat ini menyangkut persoalan aturan saja. Biar sebetulnya tidak pergi (konsultasi). Karena ini kan sudah jelas, apanya lagi yang mau diperjelas," keluh Asrar.

Meski belum sepenuhnya merepresentasikan keinginan GTT/PTT, poin per poin kesepakatan yang diambil dalam rapat pimpinan diperluas hari itu tetap menjadi sebuah keputusan yang sah dan dapat diterima. 

Di tengah kekesalannya terhadap kinerja eksekutif dan legislatif dalam menyelesaikan permasalahan GTT/PTT di Sulawesi Barat, Asrar masih menyimpan optimisme serta sedikit kepercayaan kepada kedua lembaga tersebut untuk dapat meretas masalah yang telah menyedot banyak atensi publik ini.

"Tapi saya yakin dan percaya, tim kecil yang dibentuk ini akan berdampak baik kepada GTT/PTT. Untuk sementara, kami menerima kesepakatan ini, karena ini sifatnya resmi. Dan saya yakin juga, pihak DPRD dan eksekutif tidak mungkin melakukan hal semacam ini kalau hanya akan merugikan warganya," sebut Asrar.

"Kita akan sabar menunggu. Tapi kalau seketika ini masih mentah, kita akan mentahkan kembali. Baik itu berupa aksi dan bagaimana pun itu. Kita akan maju terus. Apapun resikonya," pungkas Asrar. (Naf/B)