MAMUJU--Pemberian penghargaan oleh Partai Solidaritas Indonesia (PSI) untuk calon Presiden dan Wakil Presiden, Prabiwo-Sandi serta politisi Demokrat, Andi Arief merupakan bukti partai tersebut belum matang. Cenderung kekanak-kanakan.

Hal itu disampaikan pengurus DPP Gerindra, Sukriadi Amil. Kepada WACANA.Info, pria asli Mamuju itu menyebut, langkah PSI tersebut sebatas gerakan untuk meraih simpati publik. 

"Jadi ajang panggung tebar pesona ke publik karena surveinya masih sangat rendah. Mungkin mereka berharap akan ada peningkatan persentase setelah pemberian penghargaan ini," ujar Sukriadi yang dihubungi, Minggu (6/01).

Seperti diberitakan, PSI baru saja menganugrahi piala dan piagam kebohongan bagi Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno. Penghargaan yang sama juga diberikan PSI kepada politisi Demokrat, Andi Arief.

Prabowo mendapat penghargaan kebohongan ter-lebay awal tahun 2019. Penghargaan itu diberikan atas pernyataan Prabowo yang menyebut selang darah RSCM dipakai 40 kali. 

Sementara, Sandiaga mendapat penghargaan kebohongan ter-hqq awal tahun 2019. Penghargaan ini atas pernyataan Sandiaga bahwa Tol Cikopo-Palimanan (Cipali) dibangun tanpa utang. Namun dalam kenyataannya, ada pinjaman yang dilakukan untuk membiayai pembangunan tol tersebut.

Terakhir, Andi Arief mendapat penghargaan kebohongan ter-halu awal tahun 2019. Itu karena Andi dianggap ikut menyebarkan hoaks mengenai tujuh kontainer surat suara yang sudah tercoblos untuk pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

"Tapi apa pun itu, mereka punya hak untuk menilai. Walaupun (mobil) Esemka, ketua partai tidak boleh jadi Menteri, stop impor, listrik murah dan beli kembali Indosat tidak mereka anggap sebagai sebuah kebohongan/hoaks," tutur pria yang juga koordinator pemenangan Gerindra untuk provinsi Sulawesi Barat itu.

Sukriadi menambahkan, justru Prabowo Subianto telah berhasil membuka mata publik terkait kebocoran APBN. Meski di awal-awal isu kebocoran anggaran itu dianggap lelucon oleh banyak pihak.

"Tahun 2014 sampai sekarang Pak Prabowo juga selalu bilang bahwa negara mengalami kebocoran sampai Rp 1.000 Triliun, tapi malah diejek dan dikatakan bohong. Akhirnya Menteri Keuangann serta Menteri Kelautan dan Perikanan sendiri yang mengakui bahwa terjadi kebocoran anggaran yang jumlahnya ratusan Triliun," ujar dia.

"Jadi biarlah mereka (PSI) fokus dengan gerakan pemberian penghargaannya. Mungkin itu penting agar mereka tidak hanya fokus disoal melarang poligami. Walaupun saya lebih suka menyebut hal ini sebagai gerakan politik usia dini," pungkas Sukriadi Amil. (Naf/A)