MAMUJU--Gubernur Sulawesi Barat menyebut ada yang keliru dari jalannya roda birokrasi yang dipimpinnya. Terlebih jika menelisik fakta bahwa masih terdapat OPD yang terbilang rendah capaian realisasi anggarannya.

Hal itu disampaikan Ali Baal dalam rapat evaluasi Kinerja tahun 2018 dan pemantapan rencana kerja tahun 2019 lingkup pemerintah provinsi Sulawesi Barat di auditorium kantor Gubernur, Selasa (18/12) kemarin.

"Bulan ini adalah waktu terakhir. Kita mau memperbaiki rencana kerja kita ke depan," sebut Ali Baal Masdar seperti dikutip dari portal humassulbarprov.id.

Ali menjelaskan, Kinerja tahun 2018 berjalan begitu lambat. Masih adanya beberapa OPD) yang kurang maksimal dalam hal serapan dana kegiatan serta kekeliruan pengimputan data jadi dua penyebab utamanya.

"Anggaran kita sudah ada. Tetapi kadang-kadang kita terlambat dalam penyerahannya sehingga anggaran kita tidak habis. Banyak kerja-kerja kita yang masih tersisa. Saya juga melihat kita tidak terlalu bersungguh-sungguh melakukan tanggungjawab," sebut dia.

Di tempat yang sama, Wakil Gubernur Sulawesi Barat, Enny Anggraeni Anwar meminta agar OPD yang realisasinya baru mencapai 50 Persen untuk memanfaatkan waktu yang tersisa dalam hal memkasimalkan realisasi anggaran.

"Paling tidak bisa mencapai 80 hingga 90 Persen," harap Enny.

Sementara itu, Sekprov Sulawesi Barat, Muhammad Idris menguraikan, rapat monitoring tersebut akan diperkuat dengan konten Kinerja yang jelas. Sebab penilaian kegiatan-kegiatan Kinerja pemerintah dinilai tidak mendapat umpan balik ke hal positif.

Terkait pembahasan persentase ekspos Kinerja di tiap OPD, Idris mengatakan, hal itu sangat perlu dilakukan untuk mengukur capaian Kinerja sebagaimana yang telah ditargetkan.

"Dua hari ini kita mencoba bercermin sepenuh hati dan memperbaiki segala kekurangan kita," begitu kata Muhammad Idris. (*/Naf)