Marwan Institut: Mayoritas OPD Tak Mampu Mengelola Anggaran Secara Maksimal
POLMAN--Hampir jadi pemandangan yang bisa. Di setiap penghujung tahun, hotel serta sejumlah tempat lain kebanjiran order. Pasalnya, hampir seluruh OPD beramai-ramai melakukan kegiatan di akhir tahun.
Dari data BPS Sulawesi Barat yang dirilis beberapa waktu lalu menunjukkan, untuk bulan Oktober 2018 saja, tingkat Penghunian Kamar (TPK) Hotel di Mamuju naik sekitar 10,76 Persen jika dibandingkan data September sebelumnya.
Dan dari keterangan Kepala BPS Sulawesi Barat, Win Rizal, angka tersebut meningkat lantaran instansi pemerintah banyak melakukan kegiatan di akhir tahun.
Fenomena di atas ditanggapi oleh Direktur Marwan Institut, Awaluddin. Menurutnya, mengebut kegiatan di penghujung tahun seolah telah menjadi tradisi.
Ia sendiri tak ingin berspekulasi, apakah hal itu bentuk pemborosan anggaran atau tidak. Awaluddin hanya berharap, agar kegiatan yan dilaksanakan sejumlah OPD tersebut merupakan rangkaian untuk memperbaiki kualitas pelayanan.
"Harus diketahui oleh semua pihak bahwa mayoritas OPD tidak bisa menghabiskan anggaran atau APBD yang dimiliki setiap tahun," ujar Awaluddin seperti dikutip dari siaran pers yang diterima WACANA.Info, Selasa (18/12) malam.
Marwan Institut. (Foto/Istimewa)
Meskipun demikian, stigma yang terbangun di masayarakat tentang aktivitas menghabiskan anggaran di akhir tahun juga tidak sepenuhnya bisa disalahkan. Sebab, kata Awaluddin, realitasnya memang banyak OPD melakukan kegiatan itu di 'menit-menit terakhir'.
"Kita tidak mau berpendapat terburu-buru, bisa iya bisa tidak. Bisa obyektif bisa subyektif. Hanya saja jika dilihat dari sudut realitasnya tiap tahun, masyarakat juga tidak boleh kita salahkan. Bahwa ada mis di dalamnya, pertanyaan besarnya sesungguhnya adalah kenapa tidak dilakukan di sepanjang tahun anggaran berjalan. Ada apa ?," cetus dia.
Terlepas dari itu, pria yang akrab disapa Awal itu menyebut, pemerintahan daerah yang memiliki tata kelola yang baik tentunya harus bisa menggunakan anggaran yang tersedia untuk kelancaran proses pembangunan di daerahnya.
Indikatornya adalah bahwa anggaran yang tersedia bisa terserap secara optimal pada pelaksanaan program-program pembangunan.
"Terkait dengan itu dapat dikatakan untuk bisa menghabiskan anggaran, diperlukan kompetensi, keahlian dan kecerdasan oleh setiap pemimpin daerah dalam mengelola pemerintahannya," tutup Awaluddin. (*/Keto)