MAMUJU--Tiga poin utama yang menjadi tuntutan para perawat tenaga kontrak dan sukarela Mamuju belum juga mendapatkan titik temu. Aksi unjuk rasa yang digelar di kantor Bupati, lanjut ke DPRD, hingga pertemuan antara DPRD, pihak eksekutif dan perwakilan perawat di ruang paripurna DPRD Mamuju pun tak menghasilkan apa-apa.

Ketua DPRD Mamuju, Suraidah Suhardi menjelaskan, pihaknya tetap akan mengawal apa yang menjadi aspirasi para ujung tombak pelayanan kesehatan masyarakat di atas. Senin pekan depan, kata Suraidah, pihaknya akan kembali mengagendakan pertemuan lanjutan dengan eksekutif untuk mencari jalan keluar dari peliknya persoalan tersebut.

"Tadi hasil pembicaraan dengan Pak Sekda, Insya Allah hari Senin kami akan komuniasi lagi bagaimana merumuskan apa yang menjadi permasalahan oleh para perawat ini untuk kita carikan solusi," terang Suraidah saat ditemui usai memimpin pertemuan antara DPRD, eksekutif dan perwakilan perawat tenaga kontrak dan sukarela, Jumat (7/12) malam.

Aksi istirahat kerja yang dilakukan oleh ratusan perawat tenaga kontrak dan sukarela di Puskesmas dan Rumah Sakit di kabupaten Mamuju menjadi pertimbangan DPRD untuk segera mencari solusi dari permasalahan itu.

"Siapa yang mau menangani pasien ?. Sekrang kita mulai menerima keluhan bahwa yang bekerja di Rumah Sakit, di Puskesman itu cuma PNS. Jumlah PNS itu cuma seberapa, sementara keluhan kesehatan masyarakat tentu tidak bisa kita bendung," cetus politisi cantik itu.

Suraidah pun menyesalkan langkah pihak eksekutif yang tidak mengakomodir kenaikan upah yang menjadi salah satu tuntutan para perawat tenaga kontrak dan sukarela itu dalam tubuh APBD tahun 2019.

"Dari kemarin-kemarin, dari pembahasan di Banggar, hitung kembali anggarannya, berapa ji penambahan anggarannya untuk itu," tutup Suraidah Suhardi. (Naf/B)