MAMUJU--Anggota DPRD Sulawesi Barat, Jumiati Mahmud apa yang menjadi kondisi roda pemerintahan saat ini merupakan tanggung jawab semua stakeholder. Ia menegaskan, kalau dikatakan gagal, kondisi itu bukan semata-mata menjadi tanggungjawan Gubernur dan Wakil Gubernur saja.

"Tidak tepat juga kalau kita sebutkan pemerintahan di satu tahun ini telah gagal. Maksudnya kalau pun diartikan seperti itu, ini bukan hanya sebagai kegagalan Ali Baal Masdar dan Enny Anggraeni Anwar saja, bukan. Kalau menurut saya, kegagalan itu akibat seluruh stakeholder yang tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Harusnya seandainya ini berfungsi, tidak akan pernahki gagal," ujar Jumiati saat ditemui di DPRD Sulawesi Barat, Rabu (9/05).

Kepada WACANA.Info, legislator Gerindra itu menyebut, roda pemerintahan di Sulawesi Barat harusnya jadi tanggungjawab seluruh penyelenggara pemerintahan. Menurutnya, komponen penyelenggara pemerintahan selain Gubernur dan Wakil Gubernur, itu ada DPRD, OPD, serta masyarakat umum.

"Diakui memang ini semua belum berjalan maksimal. Tapi kita juga tidak boleh mengatakan bahwa tidak berjalannya itu karena kesalahan mereka berdua (Gubernur dan Wakil Gubernur) saja. Tetapi, ini kan satu sistem pemerintahan. Bisa saja juga kita di DPRD masuk di dalamnya, bisa saja OPD masuk di dalamnya, bisa saja juga masyarakat ada di dalamnya karena kita ini satu kesatuan," sambung legislator asal Polman ini.

Jumiati pun masih optimis, penyelenggaraan pemerintahan di masa mendatang bisa berjalan baik. Apalagi, masih ada kesempatan bagi semua pihak untuk membuat roda pemerintahan di Sulawesi Barat dapat berjalan secara ideal.

"Kalau pun memang dianggap ini belum maksimal, kita punya pengharapan bagaimana lah kepala daerah ini bekerja sama dengan wakilnya, dengan seluruh komponen. Karena kita semua ini sama-sama memimpin. Bukan cuma Gubernur dan Wakil Gubernur, tetapi semua stakeholder. Kita semua ini adalah penyelenggara pemerintahan," cetusnya.

12 Mei 2018 mendatang, tepat setahun Ali Baal Masdar dan Enny Anggraeni Anwar memimpin pemerintahan di Sulawesi Barat. Keduanya resmi dilantik oleh Presiden RI, Joko Widodo pada 12 Mei 2017 di Istana Negera.

Partai Gerindra merupakan salah satu mesin politik yang sukses mengantarkan pasangan dengan jargon Mamu dan Malaqbi ini ke kursi Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat. Jumiati Mahmud pun mengaku, pihaknya cukup sering memberi masukan baik kepada Gubernur maupun ke Wakil Gubernur tentang apa dan bagaimana seharusnya roda pemerintahan ini dijalankan.

"Biasa. Kami selalu mengingatkan bahwa ini harus dilakukan secara sejalan. Kita harus pahami bahwa kita semua ada dalam satu sistem yang harus bisa bekerjasama. Kita ini bernegara, ini satu sistem. Bagaimana sistem itu berhasil kalau kita semua tidak bersatu. Keberhasilan pemerintahan bukan hanya keberhasilan Gubernur dan Wakil Gubernur saja, tapi adalah keberhasilan kita semua. Kegagalan pun begitu, kegagalan kita semua," pungkas Jumiati Mahmud. (Naf/A)