POLMAN--Direktur Eksekutif Lembaga Inspirasi dan Advokasi Rakyat (LIAR) Sulawesi Barat, Harun Mangkulangit menyebut, momentum hari buruh iternasional atau May Day harus menjadi ruang refleksi pemerintah dalam melihat kesejahterahan para pekerja.

Pada konteks Sulawesi Barat, Harun menyoroti banyaknya masalah yang masih dihadapi oleh para buruh. Mulai dari tidak adanya kejelasan tentang penerapan Upah Minimun Regional (UMR), Upah Minimun Pekerja (UMP), hingga konflik agraria.

"Para pekerja perkebunan sawit seperti di Pasangkayu yang masih dibayang-bayangi konflik penguasaan wilayah antara perusahaan dan masyarakat," urai Harun saat dihubungi via telepon, Selasa (1/05).

Harun juga menyoroti maraknya Tenaga Kerja Asing (TKA) yang masuk di Sulawesi Barat. Menurutnya, hal itu sudah harus disikapi serius oleh pemerintah daerah. 

"Tenaga kerja lokal seperti kehilangan peluang kerja. Ini juga kalau tidak disikapi bisa membuat para tenaga kerja lokal yang masuk kategori usia produktif akan meninggalkan daerahnya ke luar negeri mencari kerja jadi TKI," sambungnya.

Harun menambahkan, tenaga kerja yang berada di lingkup pemerintah daerah seperti tenaga kontrak juga sudah harus diperhatikan dengan baik oleh para pemangku kebijakan.

"Tidak sedikit honorer lebih banyak kerjanya dari ASN. Gaji mereka sudah harus naik dan tidak boleh lagi sering ditunda-tunda," pungkas Harun Magkulangit. (Keto/B)