Tuntutan AMI-MT, Pemerintah Bakal Evaluasi Perbup

Wacana.info
Aksi Unjuk Rasa AMI-MT di Kantor Bupati Mamuju Belum Lama Ini. (Foto/Manaf Harmay)

MAMUJU--Bupati Mamuju, Habsi Wahid menyebut, pihaknya bakal mengevaluasi Perbup tentang tata kelola gabah. Langkah untuk mengevaluasi Perbup itu merupakan cara pemerintah kabupaten Mamuju untuk menjawab tuntutan Aliansi Mahasiswa Indonesia dan Masyarakat Tani (AMI-MT) Mamuju.

AMI-MT Mamuju memang mendesak pemerintah agar mencabut Perbup tersebut. Dalam beberapa kali aksi unjuk rasa yang mereka lakukan, larangan menjual gabah ke luar daerah yang jadi salah satui poin dalam Perbup itu dianggap memberatkan para petani.

"Ini hari saya rapat. Dengan melibatkan Fokorpimda yang terkait untuk membahas tuntutan dari mahasiswa dan petani kemarin untuk mencabut tuntutan itu. Yah kita akan lihat, kalau dari hasil rapat sebentar menginginkan untuk dicabut, yah kita cabut. Kalau memang itu hasil pertimbangan dari semua elemen yang hadir, tetapi kalau hasil keputusan sebentar untuk melakukan revisi dengan melakukan penyesuaian dalam pasal di peraturan itu, itu juga yang akan kita lakukan," terang Habsi Wahid yang ditemui di sela-sela aktivitasnya di DPRD Sulawesi Barat, Rabu (7/02).

Menurut Habsi, aturan tersebut sesungguhnya diterbitkan dengan maksud yang jauh lebih besar. Menjamin ketersedian stok di Bulog, serta menghindari tingkat inflasi di Mamuju jadi salah satu alasan hingga Perbup itu diterbitkan.

"Yang pasti pendekatan yang kita lakukan adalah pendekatan masyarakat pada umumnya. Kita akan undang kelompok taninya, kemudian mitra, Bulog juga akan diundang, serta para penentu-penentu kebijakan lainnya," sebut mantan Sekda Mamuju itu.

"Tata niaga gabah kita ini secara struktur harus kita benahi. Karena dari petani, ada lagi namanya pengumpul, ada lagi namanya agen, kemudian baru masuk pedagang. Jadi ii berbelit-belit tata niaganya, sehingga dari setiap tahapan itu ada hitung-hitungannya. Inilah yang kita perbaiki dengan melihat berbagai macam sudut pandang. Kita melihat pertama bagaimana Bulog bisa terpenuhi dengan harga yang diatur oleh pemerintah, kemudian inflasi tidak terlalu menjolok di kabupaten Mamuju," tuntas Habsi Wahid. (Naf/B)