MAMUJU--Pemerintah provinsi Sulawesi Barat menggelar uji publik terhadap dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) di d'Maleo hotel Mamuju, Rabu (29/08).

Seluruh pejebat teras di pemerintah provinsi Sulawesi Barat turut hadir pada kegiatan tersebut. Momentum itu juga menghadirkan sejumlah pakar dan akademisi sebagai salah satu pihak utama dalam penyusunan RPJMD tersebut.

Sayang seribu sayang, uji publik yang idealnya bertujuan untuk membuka dokumen perencanaan pembagunan tersebut ke masyarakat tak menghadirkan Komisioner Komisi Informasi Publik (KIP) Sulawesi Barat.

"KI Sulbar itu adalah adalah satu lembaga yang resmi ada di Sulawesi Barat. Dan momentum uji publik RPJMD seharusnya menghadirkan KI Sulbar," sebut Direktur Eksekutif Esensi Sulawesi Barat, Nur Salim Ismail.

Ia menyebut, dokumen RPJMD merupakan langkah awal dalam menatap masa depan pembangunan di Sulawesi Barat.

"Sebab inilah momentum menatap masa depan Sulbar. Tapi kemungkinannya Pak Gubernur tak tahu urusan teknis terkait sebaran undangan," lanjutnya.

Lepasan pesantren DDI Baruga itu bnerharap, dokumen RPJMD harus bisa dibumikan dalam bentuk program kerja yang manfaatnya bisa dirasakan oleh masyarakat Sulawesi Barat.

"Kita berharap out put uji publik RPJMD benar-benar memberi proyeksi positif berjangka panjang terhadap pembangunan di Sulawesi Barat. Pesan maju dan malaqbi pastinya bukan slogan saja. Tapi harus menyentuh subtansi. Dan kita nantikan hal itu benar-benar terwujud dengan baik nantinya," tutup Nur Salim Ismail.

Terpisah, Ketua KIP Sulawesi Barat, Rahmat Idrus mengaku tak tahu menahu soal adanya kegiatan tersebut. Ia hanya memperoleh informasi seputar uji publik RPJMD dari sejumlah media sosial.

"Saya tidak tahu. Lagi pula, saya juga tidak dapat undangan resmi. Karena tidak ada undangan, yah saya mending ke Warkop berdiskusi dengan teman-teman," ujar Rahmat Idrus yang ditemui di salah satu Warkop di Mamuju. (Naf/A)