MAMUJU--DPD Gerindra Sulawesi Barat memang telah sangat serius untuk sesegera mungkin melakukan pergantian unsur pimpinan DPRD Sulawesi Barat. 
Partai berlambang kepala garuda itu menginginkan agar kursi Wakil Ketua DPRD Sulawesi Barat yang selama ini dimiliki Munandar Wijaya segera diserahkan ke kader Gerindra lainnya, Haris Halim Sinring.

Hingga kini, keinginan Gerindra tersebut belum bisa diwujudkan oleh DPRD Sulawesi Barat. Dianggap menghalang-halangi pergantian Munandar, DPD Gerindra Sulawesi Barat bahkan telah mengancam bakal mengadukan Ketua DPRD Sulawesi Barat, A Mappangara ke pihak berwajib.

Menanggapi hal tersebut, Munandar Wijaya menyebut, adalah hal yang sangat keliru jika DPD Gerindra mengadukan pimpinan DPRD ke aparat hukum. Salah alamat katanya.

"Saya cuma mau bilang, lain yang gatal, lain yang digaruk," sebut Munandar kepada WACANA.Info saat dihubungi via sambungan telepon, Senin (11/07) malam.

Peraih suara terbanyak di Pileg 2014 tersebut juga mempertanyakan motif di balik desakan pergantian dirinya di kursi pimpinan DPRD oleh oknum di internal Gerindra sendiri.

"Jadi begini, upaya untuk mengganti saya di pimpinan DPRD memang sudah ada sejak 2015 lalu. Kala itu, ada surat DPP yang masuk ke DPRD yang berisikan permintaan ke DPRD untuk menggantikan saya. Nah, waktu itu, DPRD melayangkan surat ke DPP untuk mempertanyakan surat tersebut. Di tahun 2016, ada balasan surat dari Mahkamah Partai DPP Gerindra yang berisikan penetapan saya untuk tetap duduk di kursi Wakil Ketua DPRD Sulawesi Barat," jelas Munandar.

Ia menyebut, sesungguhnya isu pergantian dirinya itu sejak 2016 lalu sudah mulai redup. Seiring dengan terbitnya surat dari Mahkamah partai DPP Gerindra seperti yang ia sebutkan di atas. Kini, isu tersebut kembali mencuat. Ia meyakini, hasil di Pemilukada Sulawesi Barat yang lalu jadi pelecut utama kembali semerbaknya isu pergantiannya dari kursi Wakil Ketua DPRD.

"Anehnya, oknum yang ada di DPD Gerindra bukan lagi terkesan, tapi memang secara terang-terangan menginginkan saya untuk tak lagi duduk di pimpinan DPRD. Pertanyaannya, apa dasar DPD untuk mengganti saya ?, sementara sampai hari ini, belum satupun surat dari DPP Gerindra yang diterima DPRD setelah surat dari Mahkamah Partai di 2016 yang lalu. Nyata adanya memang bahwa ada hal yang ingin dipaksakan oleh teman-teman oknum di DPD Gerindra Sulbar untuk menggantikan saya," urainya.

Putra Bupati Mamasa, Ramlan Badawi itu juga menyayangkan statemen dari internal Gerindra soal adanya rencana untuk membawa polemik pergantiannya itu ke ranah hukum. 

"Sekarang oknum di DPD Gerindra mendesak DPRD untuk memproses itu. Bahkan Ketua DPRD mau dipolisikan. Yah saya menangapinya santai saja. Silahkan kalau memang mau dilaporkan ke polisi. Tapi hati-hati, jangan sampai mereka malu sendiri. Sebab, sudah sangat jelas posisinya ini barang. Saya masih sah sebagai pimpinan DPRD dari Gerindra. Kalau saya bahasakan, lain yang gatal, lain yang digaruk," pungkas Munandar Wijaya. (Naf/A)