MAMUJU--Untuk ketiga kalinya secara beruntun, pemerintah provinsi Sulawesi Barat sukses meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Itu terungkap setelah BPK perwakilan Sulawesi Barat menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) pemerintah provinsi Sulawesi Barat tahun 2016 di forum paripurna DPRD Sulawesi Barat, Rabu (7/06).

Turut hadir pada paripurtna tersebut Staf ahli Bidang Keuangan BPK RI, Barlean Suwondo, Gubernur Sulawesi Barat, Ali Baal Masdar, sejumlah kepala OPD lingkup pemerintah provinsi serta para Anggota DPRD Sulawesi Barat.

Dalam sambutannya, Ali Baal Masdar mengungkapkan, prestasi tersebut merupakan bukti nyata betapa jajaran pemerintah telah bekerja secara maksimal dalam pengelolaan laporan keuangan daerah. 

"Kami harus mempertahankan dan dapat lebih meningkat lagi," kata Ali Baal usai menerima LHP pada sidang paripurna di Gedung DPRD Sulawesi Barat. 

Meski begitu, masih ada sejumlah persoalan pengelolaan keuangan daerah yang mesti dibenahi jajaran pemerintah provinsi. Merujuk ke rilis BPK RI Perwakilan Sulawesi Barat, masih terdapat catatan terhadap LKPD itu.

Diantaranya, Laporan Keuangan OPD dianggap masih belum tertib. Seperti pengelolaan persediaan pada RS Regional Sulbar dan Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah. Ada juga catatan lainnya, seperti proses serah terima sarana dan prasarana hasil peralihan urusan pemerintahan konkuren yang belum dilaksanakan.
 
Barlean menjamin, pemeriksaan LKPD yang telah dilakukan telah sesuai mekanisme dan bebas dari intervensi apapun. Itu juga diungkap Kepala BPK perwakilan Sulawesi Barat, Sumedi yang menyetakan, proses pemeriksaan yang dilaksanakan di BPK dilakukan secara berjenjang.
 
"Tidak ada satupun yang bisa intervensi. Karena ini diperiksa oleh tim riview di BPK Pusat," sebutnya. (*/Naf)