MAMUJU--Rencana perubahan nama bandara Tanpa Padang yang disuarakan Gubernur Ali Baal Masdar terus berpolemik. Pro dan kontra mengiringi rencana yang pertama kali disuarakan Ali Baal saat menghadiri ramaha tamah dan lepas sambut Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat beberapa waktu yang lalu.

Teranyar, Fraksi Demokrat DPRD Sulawesi Barat angkat bicara. Ketua Fraksi Demokrat, Yahuda Salempang menganggap, merubah nama bandara Tampa Padang tak harus dijadikan prioritas dari pemerintah provinsi. Jauh lebih penting, kaya Yahuda, bagaimana pemerintah menuntaskan persoalan sengketa lahan di lokasi bandara yang hingga kini masih menyisakan masalah.

"Sekarang kita sudah ribut-ribut soal penamaan bandara. Padahal, di sana itu, masih banyak masalah sosial yang harus diselesaikan. Sengketa lahan bandara misalnya," sebut Yahuda, Senin (29/05).

Pria yang juga Ketua Komisi I DPRD Sulawesi Barat itu mengaku, pihaknya telah menerima aspirasi dari masyarakat di Tampa Padang soal beragam persoalan sengketa lahan. Ia menyebut, hingga kini masi ada masalah soal hak kepemilikan lahan antara masyarakat dengan pemerintah.

"Kemarin, kami di Komisi I sudah menerima aspirasi dari masyarakat Tampa Padang. Mereka mengeluhkan sengketa lahan yang masih ada. Persoalan lahan saja belum selesai, sekarang Pak Gubernur sudah polemik baru dengan mengungkap rencana merubah nama bandara. Kami melihatnya, itu belum prioritas," sambungnya.

Selasa (30/05) besok, rencananya Komisi I DPRD Sulawesi Barat bakal mengadakan kunjungan kerja ke Tampa Padang. Selain untuk melihat langsung masalah sengketa lahan yang diadukan masyarakat, para Anggota DPRD juga ingin mengetahui kelengkapan fasilitas bandara kebanggan masyarakat Sulawesi Barat itu.

"Yang saya tahu, masih banyak fasilitas yang mestinya dilengkapi di bandara kita. Pemerintah lebih baik fokus untuk melengkapi fasilitas bandara. Bukan dengan merubah atau menambah nama bandaranya. Saya kira, itu bukan kebijakan yang pro kepada rakyat," pungkas Yahuda Salempang. (Naf/A)