MAMUJU--Ketua DPRD Sulawesi Barat, A Mappangara menyebut beban tugas dan tanggung jawab Gubernur dan Wakil Gubernur baru di Sulawesi Barat terbilang cukup berat. 

Ia pun berpesan agar kebijakan yang nantinya ditelorkan oleh pemerintah agar tetap mengedepankan kepentingan masyarakat.

"Yang jelas, DPRD ini melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan. Apakah dalam bentuk kebijakan, maupun pelaksanaannya. Kita tidak mau melihat ada kebijakan pemerintah yang tidak pro rakyat. Kalau ada seperti itu meski sesungguhnya tidak melawan aturan, pasti kita akan mengkritisi. Dalam hal ini kritik yang konstruktif," jelas A Mappangara saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (15/04).

"Kita mengharapkan pemerintah ke depan tidak melairkan kebijakan yang tidak memihak pada masyarakat," sambungnya.

Tak hanya itu, pria yang juga Sekretaris DPD Demokrat Sulawesi Barat itu berkomitmen untuk senantiasa mendorong lahirnya regulasi pemerintahan yang benar-benar memberikan keberpihakannya kepada masyarakat.

"Insya Allah DPRD ini tentu untuk mendukung visi misi Gubernur baru. Untuk mewujudkannya, itu harus didukung ole lahirnya regulasi yang baik. Bicara tentang regulasi, itu kewenangan legislatif. Insya Allah kita akan terus mendorong bagaimana membuat regulasi yang pro rakyat, bukan pro kelompok apalagi pro kepentingan pribadi," tutup A Mappangara. 

Jika tak ada arasl melintang, Rabu (17/05) besok, DPRD Sulawesi Barat akan menggelar rapat paripurna istimewa dengan agenda sambutan DPRD terhadap pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Ali Baal Masdar dan Enny Anggraeni Anwar. (Naf/A)