MAMASA-bupati Mamasa, Ramlan Badawi mengaku baru tahu menahu perihal laporan ke Komisi Informasi Provinsi (KIP) Sulawesi Barat yang dialamatkan kepadanya. Terkait permintaan data yang dipersoalkan, menurut Ramlah, semestinya itu diperjelas terlebih dahulu, data apa yang dimaksud.

Menurut Ramlah, semua mekanisme Musrenbang, KUS-PPAS dan RAPBD Kabupaten Mamasa tahun 2017 telah dijalankan Pemkab Mamasa sesuai prosedur.

"Saya baru tahu bahwa ada yang melaporkan persoalan data ke KIP Sulbar bahwa bupati dan ketua DPRD tidak transparan soal data. Saya tidak menghadiri pertemuan di KIP Sulbar karena tidak ada pemberitahuan," kata Ramlan.

Lebih lanjut, Ramlan menegaskan, “Data yang diminta tersebut ada di instansi terkait, bukan di Bupati. Semua data di Kabupaten Mamasa ada di badan perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah (Balitbangda) Mamasa, di Inspektorat dan lain sebagainya. Tinggal membangun komunikasi ke suatu dinas dimana ada data yang dibutuhkan,” kata Ramlan menyimpulkan. (*/Naf)