MAMUJU--Kisruh kepemilikan kepulauan Bala Balakang memasuki babak baru. Kini, pembahasan terkait wilayah kepulauan di perbatasan Mamuju dan Kalimantan Timur tersebut dibahas di Panitia Khusus (Pansus) DPRD Mamuju, Rabu (22/03). Selain dihadiri sejumlahg anggota DPRD, rapat tersebut juga dihadiri oleh sejumlah perwakilan dari pihak eksekutif pemerintah kabupaten Mamuju. 

Perhatian pemerintah terhadap masyarakat di kepulauan Bala Balakang jadi fokus utama pada pertemuan yang juga dihadiri Aliansi Peduli Kepulauan Bala Balakang. Masram Jaya, Anggota DPRD Mamuju sampai mempertanyakan apa dan bagaimana bentuk perhatian pemerintah pada kelangsungan kehidupan masyarakat di kepulauan tersebut.

"Saya ingin bertanya kepada saudara-saudara semua, kira-kira di komisi di masing-masing OPD (Organisasi Perangkat Daerah), berapa serapan anggaran kita untuk Bala Balakang. Coba ingat baik-baik," tanya Masram, legislator PAN di tengah rapat yang digelar aula lantai 2 DPRD Mamuju itu.

Lebih lanjut, Masram menegaskan, serapan anggaran yang jadi pertanyaannya lahir dari hasil ketika ia membaca besaran anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah. Di dinas pendidikan misalnya, Masram mengaku tidak menemukan anggaran baik dalam bentuk mobiler maupun pembangunan sekolah di kepulauan Bala Balakang.

"Diknas saja anggaranya hampir tidak ada untuk Bala Balakang. Itu kami baca, loh kok tidak ada ini,"sesalnya.

Sementara itu, Anggota DPRD Mamuju lainnya, Hafisah Ayyub menyebut, kondisi sosial masyarakat yang ada di Bala Balakang sudah seharusnya mendapat perhatian dari pemerintah. Alasannya, masyarakat yang mendiami sejumlah pulau di gugusan pulau di Bala Balakang sudah sangat memprihatinkan. 

"Saya pernah berkunjung kesana. Jangankan infrastruktur untuk peningkatan sumberdaya manusia, anak-anak generasi kita saja tidak memungkinkan. Satu PNS hanya kepala sekolah, yang lain sukarela dan kontrak. Yang diangkat kontrak di sini, yang di sana yang sukarela," tutur Hafisah. 

Seperti diketahui, kepemilikan kepulauan Bala Balakang belakangan terus dibicarakan. Langkah pemerintah provinsi Kalimantan Timur yang diduga kuat memasukkan Bala Balakang (Kaltim menyebutnya Balabalagan) ke dalam wilayahnya jadi pemicu hangatnya pembicaraan soal kepemilikan gugusan pulau di selat Makassar itu.

"Kita harus melakukan langkah kongkrit, seperti menginventaris segala bukti pendukung bagaimana Bala Balakang bisa masuk dalam wilayah kabupaten Mamuju," cetus Hafisah. (Keto/B)