POLMAN--"Tidak betul itu ada ADD yang dipotong 50 juta perdesa di Polman apalagi untuk digunakan  sebagai serangan fajar. Itu tudingan yang tidak bertanggung jawab,". Hal itu ditegaskan Kepala Desa, Bungabunga, Matakali, Ruslan, Senin (13/02).

Pernyataan Ruslan di atas sekaligus menanggapi aksi unjuk rasa sejumlah warga Polman di Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sulawesi Barat siang tadi.

Hal sama juga disampaikan Hamuddin, Kepala Desa Tonro Lima. Ia menegaskan, tudingan politisasi ADD dan Raskin tidaklah berdasar. 

"Tidak benar kalau Raskin mau kami tahan apalagi mau digunakan sebagai serangan fajar. Silahkan periksa kantor atau tempat yang dianggap penimbunan Raskin di desa kami. Jadi itu yang demo jangan asal menuduh tanpa bukti," ungkap Hamuddin.

Seperti diberitakan, puluhan orang asal Polman mendatangi Sekretariat Bawaslu siang tadi. Mereka menuntut agar lembaga pengawas Pemilukada itu segera mengusut dugaan politisasi Alokasi Dana Desa (ADD), Program Keluarga Harapan (PKH) dan juga Beras Miskin (Raskin).

"Tidak ada itu Raskin yang sengaja ditahan-tahan apalagi ADD mau potong 50 Juta untuk danai money politic. Silahkan para pendemo itu membuktikan kalau punya data. Silahkan perlihatkan bukti tudingan mereka terhadap para Kades di Polman. Jangan asal fitnah hanya karena ditunggangi kepentingan politik," sumbang Kepala Desa Mapilli Barat, Darwis. (Ftr/Naf)