Warga Polman Tuntut Pengusutan Dugaan Politisasi Program PKH dan ADD

MAMUJU--Sekretariat Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sulawesi Barat mendadak ramai, Senin (13/02) setelah puluhan warga Polman menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Bawaslu.
Para pendemo berujuk rasa di depan kantor Bawaslu lengkap dengan spanduk bertuliskan 'dana desa, Raskin dan Program keluarga Harapan (PKH) Kabupaten Polewali Mandar diduga kuat dipergunakan untuk kepentingan politik Pilkada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulbar'.
Sementara itu di spanduk lainnya ditemui tulisan 'dana desa-desa dipotong 50 Juta per desa diduga kuat digunakan untuk membiayai tim sukses dan serangan fajar Pilkada Gubernur Sulbar'.
Ada juga spanduk tuntuan yang bertuliskan 'dua bulan Raskin masyarakat kabupaten Polewali Mandar tidak dibagikan, diduga kuat akan digunakan sebagai serangan fajar pada Pilkada Gubernur Sulbar.
koordinator aksi unjuk rasa, Subair mengungkapkan, indikasi pelanggaran dengan memanfaatkan Alokasi Dana Desa (ADD), Program PKH dan Beras Miskin (Raskin) cukup kuat dilakukan oleh salah satu Pasangan Calon di Polman.
"Terkait video Andi Ruskati Ali Baal yang mengkampanyekan salah satu calon dan membagikan sarung. Yang kedua ada juga Raskin yang sudah lama tak terbagi diduga keras dipolitisasi salah satu calon," Kata Subair.
Ia mengatakan, adalah hal yang sangat tidak manusiawi jika beragam bantuan yang seharusnya menjadi hak masyarakat justru dipolitisasi oleh pihak tertentu hanya karena alasan pemenangan di Pemilukada Sulawesi Barat.
"Terkait laporan kami ini oleh pihak Bawaslu telah berjanji untuk menindaklanjuti permintaan kami. Dan kami mengancam, jika tuntutan kami tidak diproses, maka kami akan turun lagi dengan massa yang lebih besar," sambung Subair.
Lebih lanjut, Subair mengatakan, pilihannya untuk melakukan aksi di Bawaslu Sulawesi Barat dilakukan lantaran hingga kini laporannya ke Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Polman tidak direspon.
"Kami harap tuntutan yang kami sampaikan langsung kepada Bawaslu Provinsi agar segera diusut, karena diduga keras dipolitisasi," demikian Subair. (Ftr/Naf)