Oleh: Wahyu Setiawan (Aktivis Pergerakan)

8 Oktober 2015 merupakan hari terakhir pengabdian Suhardi Duka (SDK)  Sebagai Bupati Mamuju. 10 tahun bukanlah waktu yang singkat namun bukan pula waktu yang cukup bagi SDK untuk menyelesaikan segala persoalan yang ada di Mamuju.

Hadir sebagai Bupati di tahun 2005 dengan kondisi Mamuju yang masih jauh dari kata maju, pria lulusan Doktor di Universitas Airlangga Surabaya ini terbilang sukses menjawab persoalan dan menyelesaikan beberapa masalah yang dialami masyarakat Mamuju. Ia pun mampu membawa Ibu Kota Provinsi Sulawesi Barat ini berkembang dan dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.

Sistem Birokrasi yang terbuka, program kerakyatan, hingga beberapa icon yang dimunculkan SDK sehingga Mamuju bisa dikenal oleh khalayak luas tentu bakal dikenang oleh seluruh masyarakat Sulawesi Barat terkhusus di Kabupaten Mamuju.

Pembangunan infrastruktur dan perbaikan ekonomi rakyat
dalam mengembangkan dan memajukan suatu daerah telah dilakukan oleh Suhardi Duka selama 10 tahun memimpin Mamuju.

Mulai dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dari tahun 2005 (65,4%) meningkat ke tahun 2015 (69%). Angka Kemiskinan yang turun dari tahun 2005 (15,96%) turun di tahun 2015 (5,1%). Angka pengangguran yang juga menurun 2005 (15,89%) menjadi 2015 (3%). Hal itu membuat selama 10 tahun kepemimpinan SDK di Kabupaten Mamuju mengalami pertubuhan ekonomi mencapai 12,5%. Jelas, itu menjadi Indikator kemajuan pembangunan daerah di Kabupaten Mamuju.

Perbaikan Kesehatan

Kesehatan merupakan modal utama dalam melakukan segalanya. Jika masyarakat kita sehat maka kita pasti mampu melakukan aktifitas sehari-hari. Hal ini lah yang mendorong di awal kepemimpinan Suhardi Duka kesehatan menjadi prioritas yang paling utama dalam program kerja pemerintahannya. Program kesehatan gratis dicanangkan di Mamuju.

“Setelah sepuluh hari menjabat sebagai Bupati, saya canangkan program kesehatan gratis bagi penduduk Mamuju, untuk berobat dilayanan dasar kesehatan, seperti halnya KIS, mereka saya tidak beri kartu tetapi semua penduduk di subsidi dalam layanan kesehatan dasar,“ sebut SDK dikutip dari tulisan Beliau 31/08/2015 silam.

Sejak saat itulah masyarakat Mamuju sudah mulai berani dan terbiasa dengan layanan medis. Kebiasaan takut dengan biaya mahal di ruang-ruang kesehatan perlahan mulai terkikis.

“Masyarakat yang selama ini takut ketemu dengan dokter karena biaya yang mahal kinimenjadi terbiasa. Bahkan sampai saat ini program kesehatan gratis semakin diperbaiki berkat kerjasama dengan BPJS untuk mengcover kurang lebih 200 ribu penduduk Mamuju," ungkapnya kala itu. 

Kurun waktu 10 tahun program tersebut dibangun secara bertahap, pusat kesehatan masyarakat hingga ke tingkat kecamatan sampai desa.

“Persoalan kesehatan berhubungan langsung dengan produktivas dan kemiskinan, semakin produktive sesesorang maka dia akan semakin sejahtera, dan sebaliknya bila rakyat tidak sehat alias lebih banyak sakit maka akan sulit bekerja, dan produktivitas akan rendah, masa depan tidak akan terjamin dan kemiskinan bertambah,” sebutnya. 

Pendidikan Gratis

Setelah masyarakat sehat, untuk meningkatkan kesejahteraan, kualitas pendidikan harus ditingkatkan. Hal itu lah yang menjadi kerangka pemingkiran seorang Suhardi Duka di awal-awal pemerintahannya di Mamuju.

Tahun 2006, pendidikan gratis di launching di Mamuju dengan mengalokasikan anggaran yang cukup besar di sektor pendidikan. Program tersebut secara umum memberlakukan subsidi kepada setiap anak/pelajar di Mamuju. Untuk pelajar SMP Rp 500 Ribu, dan SMA/SMK sebesar Rp. 750 Ribu per siswa.

“Sekiranya saya memberikan kartu untuk tiap anak, maka itulah yang disebut Kartu Indonesia Pintar (KIP) di era Jokowi saat ini. Tapi saya memilih untuk tidak menggunakan kartu. Opsi saya adalah melakukan MoU dengan kepala sekolah untuk tidak memungut uang pada siswa sepeser pun,” begitu tulisan SDK.

Dengan kebijakan itu, sekolah mulai ramai. Angka putus sekolah di Mamuju mulai menurun secara signifikan.

“Dengan metode ini dana yang mengalir ke sekolah cukup besar. Misalnya SMA X memiliki siswa hingga 1000 orang maka dengan sendirinya akan mendapat kucuran dana sebear Rp 750 Juta,” urai SDK.

Tahun 2008, kebijakan untuk peningkatan kesejahteraan pegawai khususnya tenaga pendidikan di tingkatkan. Tunjangan kinerja bagi pegawai utamanya guru menjadi prioritas.

Untuk guru SMA/SMK misalnya, diberi tunjangan sebesar Rp 600 Ribu per bulan, dibandingkan tunjangan Kesra Rp 10 Ribu per bulan. Selain itu, di bawah kepemimpinan SDK, Mamuju meluncurkan beasiswa Manakarra untuk siswa berprestasi serta beasiswa unggul Manakarra di Perguruan Tinggi Negeri, utamanya di 9 jurusan.

Perbaikan fasilitas bagi peserta didik juga terus ditingkatkan. Untuk kemudahan transportasi, Pemda juga menyediakan sarana angkutan khsusus bagi anak sekolah, khsususnya bagi anak yang tidak mampu serta tempat tinggal yang jauh dari sekolah.

Birokrasi yang Baik serta Raihan WTP

Dalam menjalankan semua program-program pemerintahan selama dua periode, salah satu kunci kesuksesan SDK ialah pengelolaan birokrasi yang ideal. Itu menjadi pion utama dalam melaksanakan program kerja pemerintah kabupaten Mamuju.

Membina dan mengangkat pegawai adalah suatu pekerjaan yang sangat berat, karena banyak parameter yang menjadi acuan. Setidaknya itulah yang dirasakan selama dua periode kepemimpinan SDK di Mamuju.

Tahun 2007, pekerjaan melakukan reformasi birokrasi di Mamuju di mulai. 
Peningkatan disiplin pegawai menjadi perhatian utama, salah satu cara yang dilakukan SDK adalah dengan melakukan kerjasama dengan Kodim/TNI meskipun menurutnya bukanlah cara yang profesional.

“Tapi saat itu tidak ada pilihan lain yang ada di depan saya. Maka tahun 2007, Pemda melakukan MoU dengan Kodim dalam meningkatkan kedispilinan pegawai, “sebuit SDK dalam tulisannya.

Kebijakan itu memaksa pejabat Eselon agar dapat memahami perencanaan yang dibuat. Dengan APBD yang terbilang sedikit, pemerintah kabupaten Mamuju mampu mengatasinya dengan modal perbaikan di sektor eksekutif sebagai penyelenggara program pemerintah, sehingga mampu mendorong pertumbuhan sekalugus menurunkan angka kemiskinan.

Hasil yang diperoleh yaitu kabupaten Mamuju berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 3 tahun berturut-turut dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Di tahun pertama dan kedua Mamuju mendapat hadiah Rp. 4 Milyar atas prestasi itu. Dan di tahun ketiganya meraih WTP, Mamuju kembali mendapatkan reward sebesar Rp. 25 Milyar.

Religius dan Toleran

Religius dan toleran bisa saja disematkan kepada pemerintahan Suhardi Duka di Mamuju. Kondisi sosial masyarakat Mamuju yang datang dari beragam suku, agama dan ras serta sangat terbuka, namun semuanya bisa terangkai dalam bingkai keharmonisan di bawah kepemimpinannya.

Even-even budaya sangat ramai dilaksanakan di Mamuju serta hubungan antar umat terus terjaga. Dengan pemahaman agama yang moderat SDK ia mengatasi isu-isu rasial yang sangat mungkin terjadi di Mamuju.

Di suatu kesempatan, SDK mengatakan bahwa masyarakat Mamuju yang sangat terbuka tapi juga mampu mengimplementasikan dan mengakulturasikan nilai-nilai budaya nusantara.

“Masyarakat Mamuju menyambut baik saudara-saudara masyarakat Bali yang berada di Mamuju dengan baik serta mampu bekerja sama dengan pemerintah,” ungkap SDK pada even Masossor Manurung 2015 yang lalu.

Masjid Raya Suhada Mamuju City, Hingga Anjungan Pantai Manakarra

Di awal kepemimpinannya di Mamuju, Suhardi Duka membuat kebijakan yang menimbulkan Pro dan Kontra di tengah masyarakat. Ia memutuskan membongkar Masjid agung yang telah menjadi simbol Kabupaten Mamuju untuk membangun masjid Raya Suhada.

Namun, dengan keyakinan bahwa Masjid Raya Suhada dengan arsitektur gabungan timur dan barat kini telah menjadi salah satu Icon dan simbol bagi masyarakat Mamuju.

Selain Masjid Raya Suhada, landmark Mamuju City yang memecahkan rekor MURI landmark terpanjang dengan panjang 160 Meter bertuliskan “MAMUJU CITY” pun kini berdiri kokoh di bukit Anjoro Pitu, tepat di belakang Rumah Jabatan Bupati Mamuju “SAPOTA”.

Di akhir masa jabatannya, SDK melengkapi icon Mamuju dengan meresmikan Anjungan Pantai Manakarra. Kini Anjungan terbukti mampu menyedot perhatian banyak masyarakat. Pada Anjungan tersebut juga terdapat gong perdamaian yang mencermimnkan kedamaian yang terjalin di Kabupaten Mamuju.

“Disini ada enam pilar yang menopang, adalah simbol kecamatan yang ada di mamuju sebelum mengalami pemekaran. Ada Tapalang, Mamuju, Kalukku, Kalumang, Budong-Budong dan Pasangkayu. 
kita berikan simbol itu agar tidak lupa akan sejarah. Bahwa Mamuju ditopang oleh 6 kecamatan yang saat ini telah menjadi 3 kabupaten yaitu Kabupaten Mamuju sendiri, Mamuju Utara dan Mamuju Tengah”papar SDK saat meresmikan Anjungan pantai Manakarra. (*)