Alhamdulillah... Gaji Guru SMA Sederajat Segera Terbayar

Wacana.info
Ilustrasi (Foto/Solopos.com)

MAMUJU-Segala urusan yang terkait dengan proses belajar mengajar untuk anak didik usia SMA sederajat kini telah beralih ke pemerintah Provinsi. Proses pengalihan kewenangan itu sempat jadi penyebab tersendatnya gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) utamanya para guru SMA di Sulawesi Barat.

Kabar gembira bagi para pahlawan tanpa tanda jasa tersebut, pekan depan gaji mereka sudah akan dibayarkan. Hal itu ditegaskan Plt. Gubernur Sulawesi Barat, Irjen Pol Carlo Brix Tewu saat dikonfirmasi sejumlah wartawan di Mamuju, kemarin.

Carlo menjelaskan, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat terus berupaya untuk memenuhi hak-hak ASN utamanya guru, meskipun ada pengalihan pengurusan dari pemerintah kabupaten ke provinsi dan provinsi ke pusat, begitupun sebaliknya. 

"Sudah ada anggarannya. Kita pastikan dalam minggu ini akan terbayarkan. Kita tidak mau hak-hak karyawan terhambat. Mungkin ada keterlambatan karena ada pengalihan pengurusan dari kabupaten ke provinsi dan dari provinsi ke pusat, demikian juga dari provinsi ke kabupaten. Ini perlu pengkajian, seperti guru-guru SMA ini, itukan ada ribuan, satu persatu kan kita harus entry (masukkan red.) data. Itu perlu waktu, kita juga tidak mau membayar gaji karyawan dengan salah," jelas Carlo

Secara bersamaan, Carlo juga meminta agar ASN dapat merealisaikan tugas dan tanggung jawabnya, menghindari praktik Pungli, korupsi dan menjaga sikap netralitas utamanya dalam momentum Pemilukada.

"Oleh karena itu kita juga menuntut kewajiban kepada seluruh ASN,  disamping kita juga memenuhi hak-haknya. Kita berupaya terus untuk memenuhi hak-haknya ASN kita, utamanya mereka harus netral, jangan korupsi jangan pungli," tegas Carlo.

"Kita usulkan kemarin Rp. 130 Milliar ke pusat. Dalam penataan anggaran kita memang dari tahun lalu mengusulkan kepada pemerintah pusat, dan mudah-mudahan pemerintah pusat sesegera mungkin memenuhi permintaan itu, bukan berarti kita tidak membayar gaji guru itu karena belum ada komitmen dari pemerintah pusat. Tidak," itu katanya. (Msd/Naf)