Rahim: Waspadai Potensi Konflik

Pilkada Serentak Tahun 2020; Semua Pihak Harus terlibat

Wacana.info
Ilustrasi. (Foto/Net)

MAMUJU--Tanggung jawab kesuksesan pelaksanaan Pemilukada serentak tahun 2020 bukan hanya ada di pundang KPU dan Bawaslu saja. Semua pihak mesti terlibat aktif dalam setiap upaya dalam menggaransi Pemilukada yang berlangsung aman, damai dan ancar.

Pemilukada, kata Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Sulawesi Barat, Muhammad Rahmat Sanusi, merupakan gerbang utama untuk melahirkan pemimpin di suatu daerah. Baik tidaknya pemimpin yang dihasilkan, akan sangat tergantung pada proses pelaksanaan Pemilukada itu sendiri.

"Jadi bukan hanya tanggung jawab KPU dan Bawaslu saja. Semua pihak wajib ikut serta dalam menjamin pelaksanaan Pilkada yang lancar, aman dan damai. Apapun latar belakangnya," ujar Rahmat Sanusi saat ditemui di sela-sela aktivitasnya, Jumat (15/11).

Kepala Kesbangpol Sulbar, Muhammad Rahmat Sanusi. (Foto/Manaf Harmay)

Badan Kesbangpol Sulawesi Barat, kata Rahmat, berencana membentuk tim khusus untuk melakukan pemantauan pelaksanaan Pemilukada serentak untuk empat kabupaten di provinsi ke-33 ini; Majene, Mamuju, Mateng dan Pasangkayu. 

Rahmat berharap, tim tersebut dapat bekerja sesegera mungkin sekaligus sedini mungkin memastikan keterlibatan semua pihak dalam mensukseskan pelaksanaan Pemilukada tahun depan.

"Pilkada ini bukan even skala kabupaten. Ini even nasional. Jadi keterlibatan semua pihak wajib terpenuhi," tandas Rahmat Sanusi, pria yang juga ketua FKPT Sulawesi Barat itu.

Lebih Baik Mencegah Daripada Mengobati

Potensi konflik jelas jadi hal yang wajib untuk dihitung secara matang pada setiap pelaksanaan momentum politik seperti Pemilukada. Tak jarang, Pemilukada yang idealnya jadi pesta demokrasi masyarakat itu harus berujung konflik horozontal oleh karena alasan-alasan tertentu.

Pelaksana Pemilukada, pemerintah dan semua pihak hendaknya mampu melakukan pendeteksian dini terhadap setiap potensi konflik di empat Pemilukada di Sulawesi Barat tahun depan. Seperti yang disampaikan Wakil Ketua DPRD Sulawesi Barat, Abdul Rahim.

"Kita semua, pemerintah, pelaksana Pilkada, aparat keamanan, harus mampu mendeteksi potensi konflik itu. Penting untuk melakukan pendeteksian dini utamanya dalam hal menentukan langkah terbaik untuk menghidari hal-hal yang tidak diinginkan," ujar Rahim kepada WACANA.Info.

Wakil Ketua DPRD Sulbar, Abdul Rahim. (Foto/Manaf Harmay)

Ditemui di ruang kerjanya, Rahim yang politisi NasDem itu menambahkan, terjadinya konflik horizontal pada pelaksanaan Pemilukada hanya akan meninggalkan keburukan di tengah masyarakat. Jelas, kara Rahim, konflik bakal mencederai semangat publik untuk mencari pemimpin terbaiknya di pesta elektoral bertajuk Pemilukada.

"Sebab mencegah jauh lebih baik dari pada mengobati. Olehnya, deteksi dini potensi konflik harus segera dilakukan," pungkas Abdul Rahim. (Naf/A)