JAKARTA--Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka bersama Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN, Wihaji menandatangani MoU dalam upaya percepatan penanganan kemiskinan dan stunting lewat program akselerasi strategis terintegrasi Penurunan Angka Kemiskinan dan Stunting Terpadu (PASTIPADU).

Agenda tersebut jadi satu rangkaian kegiatan GENTING (Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting) Collaboration Summit 2026 yang digelat di hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (05/11).

Kesepakatan tersebut jadi nyata dalam menyelaraskan program pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana yang dijalankan Kemendukbangga/BKKBN dengan prioritas pembangunan pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.

Kepala Bapperida Sulawesi Barat, Amujib menjelaskan, kerja sama tersebut mencakup pemanfaatan data kemiskinan dan stunting, penguatan kapasitas sumber daya manusia, pendampingan keluarga, serta optimalisasi peran penyuluh keluarga berencana dan tim pendamping keluarga di lapangan.

Amujib yang mendampingi Gubernur Suhardi Duka pada kegiatan tersebut mengatakan, keterpaduan program diperlukan agar berbagai intervensi pemerintah dapat berjalan selaras dan menjangkau keluarga yang membutuhkan.

“Penanganan stunting tidak dapat dipisahkan dari kondisi ekonomi keluarga, kesehatan, pola pengasuhan, serta kualitas lingkungan tempat tinggal. Karena itu, kerja sama ini diharapkan dapat memperkuat pendekatan pembangunan berbasis keluarga sekaligus mendorong penyelarasan kebijakan dan program antara pemerintah pusat dan daerah,” kata Amujib.

Ia menambahkan, kesepakatan tersebut juga memiliki arti penting dalam memperkuat perencanaan pembangunan daerah berbasis data. Melalui koordinasi antarlembaga, program penurunan kemiskinan dan stunting diharapkan memiliki sasaran, indikator, serta mekanisme pemantauan yang saling terhubung.

Nota Kesepakatan tersebut selanjutnya akan ditindaklanjuti melalui perjanjian kerja sama dan program konkret sesuai kewenangan masing-masing pihak.

Tindak lanjut itu mencakup penguatan koordinasi, pemanfaatan data, serta pemantauan dan evaluasi untuk memastikan pelaksanaan program berjalan efektif dan tepat sasaran. 

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DKPPKB) Provinsi Sulawesi Barat, dr. Nursyamsi Rahim menambahkan, kolaborasi dengan BKKBN perlu diperkuat, uatamanya dalam pemutakhiran dan pemanfaatan data keluarga berisiko stunting (KRS). 
Penguatan data tersebut juga perlu diikuti dengan peningkatan peran Tim Pendamping Keluarga (TPK) agar pendampingan di lapangan berjalan lebih efektif. 

“Kolaborasi dengan BKKBN terkait stunting, terutama data keluarga berisiko stunting (KRS), perlu ditingkatkan. Begitu juga dengan penguatan TPK, sehingga peran mereka di lapangan, seperti dalam kegiatan posyandu, bisa lebih berarti,” beber Nursyamsi.

Tantangan penanganan stunting di Sulawesi Barat masih cukup besar. Berdasarkan data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024, enam kabupaten di Sulawesi Barat tercatat berada dalam kategori prevalensi stunting sangat tinggi.

Kabupaten Mamuju mencatat angka stunting tertinggi, yakni 38,7 persen. Berikutnya Kabupaten Majene sebesar 37,5 persen, Pasangkayu 36,7 persen, Mamasa 35,7 persen, Polewali Mandar 31,5 persen, dan Mamuju Tengah 31,5 persen.

Data tersebut memperlihatkan bahwa upaya penurunan stunting masih menjadi pekerjaan penting bagi pemerintah daerah. Karena itu, penguatan basis data keluarga sasaran dan pendampingan langsung di masyarakat dinilai perlu berjalan beriringan.

GENTING merupakan program yang mendorong keterlibatan berbagai pihak untuk membantu keluarga berisiko stunting. Melalui gerakan ini, dukungan terhadap pemenuhan kebutuhan dasar keluarga sasaran diharapkan dapat dilakukan secara lebih terarah dan berkelanjutan. (*/Naf)