MAMUJU--"Pemerintah juga harus sadar untuk bekerja maksimal dalam mempersempit kesenjangan. Satu sisi kita ingin memerangi IRET, tapi di sisi lain kesenjangan semakin melebar, saya kira itu akan saling berhadap-hadapan,". Hal itu disampaikan Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka dalam sambutan pembukanya saat menghadiri dialog interaktif pencegahan penyebaran faham Intoleransi, Radikalisme, Ekstrimisme, dan Terorisme (IRET) yang digelar di kantor gubernur Sulawesi Barat, Rabu (23/09).

Bagi Suhardi Duka, salah satu pemicu utama penyebaran IRET adalah masih tingginya kesenjangan di tengah masyarakat. Baik itu kesenjangan ekonomi, kesenjangan sosial, maupun kesenjangan pendidikan.

"Tidak ada yang ingin mendirikan negara agama, tapi mereka berjuang karena adanya kesenjangan. Dimana pun kesenjangan lebar, di situ IRET akan tumbuh," ucap Suhardi Duka.

Bagi Suhardi Duka, demokrasi selama ini dianggap mampu mewujudkan keadaan yang ideal di tengah masyarakat. Menciptakan egaliter, kebebasan dan kesejahteraan. Meski pada akhirnya gagasan itu belum mampu menciptakan keadilan dunia saat ini. 

"Yang kaya semakin kaya, hukum internasional justru tidak dipatuhi," tutur Bupati Mamuju dua periode itu.

Bangsa Indonesia, sambung dia, punya sejarah yang panjang tentang hal di atas. Sejak diproklamasikan, Indonesia tak serta merta menganut sistem yang ada saat ini. Ada sekian banyak tempat yang kala itu tak sepakat dengan NKRI. 

"Maka dari pengalaman itu, kita ingin supaya pemahaman ini perlu kita runut dengan baik. Sekaligus bagaimana kita memberikan pemahaman kepada seluruh masyarakat agar faham seperti itu (IRET) tidak tumbuh, bahkan tidak menjadi bagian sasaran bagi generasi muda kita," pungkas Suhardi Duka.

Bukan Hanya Agenda Aparat Keaman

Ada empat faktor yang mempengaruhi individu tertentu hingga yang bersangkutan terpapar faham IRET. Kapolda Sulawesi Barat, Irjen. Pol. Adi Deriyan Jayamarta mengungkapkan, empat faktor itu masing-masing; politik, ekonomi, sosial budaya dan faktor teknologi.

Kapolda Sulbar, Irjen. Pol. Adi Deriyan Jayamarta. (Foto/Manaf Harmay)

Beberapa faktor di atas-lah yang, kata dia, sering menimbulkan kemarahan bagi individu tertentu, hingga yang bersangkutan terpapar IRET. Kompleksitas persoalan di tengah masyarakat itu yang bagi Irjen. Pol. Adi Deriyan Jayamarta, mewajibkan semua pihak mesti terlibat dalam menangkal faham IRET.

"Bagaimana kita semua untuk bisa berperan, membantu individu mencapai keseimbangan psikologi dan fungsional agar mereka bisa kembali menjalani hidup dengan bermakna," tutur Irjen. Pol. Adi Deriyan Jayamarta di hadapan para peserta dialog.

Dengan tegas, Kapolda Sulawesi Barat menyebut, tugas menangani IRET tak hanya ada di pundang aparat keamanan saja. Semua pihak mesti terlibat, utamanya pemerintah daerah lewat berbagai kebijakan yang dilahirkan.

"Ini bukan hanya menjadi agenda aparat keamanan saja, tapi agenda semua pihak agar Sulbar ini senantiasa dalam keadaan aman, damai dan saling menghormati," harap dia.

"Bagaimana caranya agar individu itu bisa kita rangkul. Ketika dia lapar, kenyangkan perutnya. Bangun kembali semangat hidupnya, caranya saya kembalikan ke bapak ibu. Misalnya kepada kepala dinas pendidikan, bagaimana menciptakan kebijakan sistem untuk meniadakan praktek bullying di sekolah. Begitu juga dengan OPD lainnya, bagaimana bisa menciptakan keseimbangan psikologis dan fungsional agar mereka bisa bekerja secara maksimal," pungkas Irjen. Pol. Adi Deriyan Jayamarta.

Untuk diketahui, dialog interaktif pencegahan penyebaran faham Intoleransi, Radikalisme, Ekstrimisme, dan Terorisme (IRET) hari itu dihadiri oleh para kepala OPD lingkup pemerintah provinsi Sulawesi Barat. Dialog hasil insiasi pemerintah provinsi Sulawesi Barat, Polda Sulawesi Barat, BIN Sulawesi Barat serta Satgaswil Sulawesi Barat Densus 88 itu digelar secara luring dan daring. Juga dihadiri perwakilan dari kampus, SMA sederejat se-Sulawesi Barat, perwakilan Kemenag, serta tamu undangan lainnya. (*/Naf)