MAMUJU--Prinsipnya, setiap anak berhak memperoleh layanan pendidikan, apa pun kondisi dan  tempat tinggalnya. Di sisi lain, tak semua murid dapat mengikuti pembelajaran di sekolah secara reguler. Ada yang tinggal di wilayah dengan akses pendidikan yang terbatas, sebagian harus bekerja, berpindah domisili, memiliki kondisi kesehatan tertentu, atau menghadapi berbagai keadaan khusus lainnya.

Menjawab tantangan tersebut, (Kemendikdasmen) mengembangkan Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) sebagai jawaban dalam bentuk layanan pendidikan formal dengan memberikan kesempatan kepada murid untuk tetap belajar secara fleksibel tanpa mengurangi mutu  pembelajaran. 

Lewat pemanfaatan teknologi, pendampingan guru, dan kurikulum nasional, PJJ memastikan setiap murid tetap memperoleh layanan pendidikan yang berkualitas dan diakui secara resmi.

Tahun 2026 ini, PJJ mulai digulirkan di Sulawesi Barat. SMA Negeri 1 Mamuju jadi sekolah induk penyelenggara PJJ di provinsi ke-33 ini. Kepala sekolah SMA Negeri 1 Mamuju, Hj. Halima, S.Pd., M.Pd memberikan penjelasan seputar program yang baru pertama kali dijalankan di Sulawesi Barat itu.

Kepada WACANA.Info, Hj. Halima mengatakan, pihaknya telah melakukan sosialisasi PJJ sejak beberapa bulan lalu. Di Juli 2026, jumlah siswa yang diterima sebanyak 34 orang. 

"Selaku sekolah induk PJJ, SMA Negeri 1 Mamuju menjalin kemitraan dengan tiga sekolah lain, SMA Negeri 2 Polman, SMA Negeri 3 Majene, serta SMA Tikke Raya di Kabupaten pasangkayu," urai Hj. Halima, Jumat (18/09).

Program PJJ, sambung dia, memberi keleluasaan bagi peserta didik untuk tetap mengikuti proses pembelajaran meski siswa tak berada di lingkungan sekolah. Metodenya dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi.

"Kecuali bagi siswa yang tak memiliki fasilitas, itu kami siaplam modul belajar. Jadi mereka bisa belajar menggunakan modul," sambungnya.

Program PJJ menyasar peserta didik yang secara khusus punya kemampuan atau keterbatasan untuk hadir langsung ke sekolah. Bisa karena faktor ekonomi, atau hal-hal khusus lainnya.

(Foto/Istimewa)

"Tidak perlu mengeluarkan biaya trasportasi lagi ke sekolah, tidak mesti pakaian seragam, serta beberapa keleluasaan lainnya. Atau bagi peserta didik yang dengan alasan tertentu tak bisa hadir mengikuti proses pembelajaran di sekolah," terang dia.

Hj. Halima juga menyinggung program PJJ sebagai salah satu strategi dalam memberantas Anak Tidak Sekolah (ATS) di Sulawesi Barat. Bagi peserta didik yang terpaksa harus bekerja di siang hari, PJJ bisa jadi solusi bagi mereka untuk tetap mengenyam manisnya bangku pendidikan.

"Rata-rata yang mengikuti program PJJ ini itu mintanya di malam hari. Karena sebagian dari mereka ada yang siang hari bekerja di cafe, jualan, atau sedang dalam aktivitas ekonomi lainnya. Jadi, kami itu biasa sampai jam 10 malam," jelasnya.

"Dengan PJJ ini, saya kira bisa jadi salah satu cara untuk kita menekan angka ATS di Sulbar. Karena sudah tidak ada alasan lagi bagi peserta didik untuk tidak bersekolah," tutup Hj. Halima, S.Pd., M.Pd.

Tekan ATS Secara Signifikan

Program PJJ terbukti diharapkan jadi angin segar bagi para orang tua dan anak yang sempat kehilangan harapannya untuk bersekolah. Skema itu, disemogakan mampu mengembalikan semangat mereka untuk dapat mengenyam pendidikan lewat model pembelajaran formal yang setara dengan sekolah reguler itu.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat, Muh Nehru Sagena menilai, penyelenggaraan PJJ bikin ia optimistis angka ATS dapat ditekan secara signifikan. Menurutnya, meski fleksibel, kurikulum yang diusung PJJ tetap mengacu pada kurikulum nasional dan didampingi langsung oleh guru profesional dari sekolah penyelenggara.

"Pendekatan ini dinilai akan sangat efektif bagi anak-anak yang harus membagi waktu antara belajar dan bekerja demi bertahan hidup," tutur Nehru.

Muh Nehru Sagena. (Foto/Manaf Harmay)

Masih oleh Nehru, pendekatan PJJ yang memberikan fleksibilitas tanpa mengorbankan kualitas substansial dari kurikulum nasional merupakan harapan baru bagi daerah dengan tantangan topografi dan wilayah kepulauan atau pegunungan seperti di Sulawesi Barat.

"Keberadaan sekolah penyelenggara PJJ menjadi jawaban atas keterbatasan akses fisik menuju fasilitas pendidikan reguler. Skema ini jelas jadi pelecut semangat bagi kami dan bagi teman-teman relawan ATS di lapangan dalam mewujudkan target penekanan ATS di Provinsi Sulawesi Barat," simpul Muh Nehru Sagena. (*/Naf)