MAMUJU–Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menggelar wawancara tingkat provinsi untuk penghargaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek) Award tahun 2026. Kegiatan itu digelar di Grand Maleo, Mamuju, Senin (27/07). Wawancara tersebut merupakan tahap akhir sebelum pemenang kategori pemerintah daerah dan perusahaan besar dalam mendorong peningkatan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan ditentukan.

Untuk kategori pemerintah daerah, da tiga kabupaten yang masuk ke tahap akhir; Mamuju Tengah, Polewali Mandar, dan Pasangkayu. Berdasarkan hasil penilaian, Mamuju Tengah meraih juara pertama, disusul Polewali Mandar sebagai juara kedua, dan Pasangkayu di posisi ketiga.

Sementara pada kategori perusahaan besar, dua perusahaan yang mengikuti penilaian akhir adalah PT Manakarra Unggul Lestari dan PT Unggul Widya Teknologi Lestari.

Sekretaris Daerah (Sekda) Sulawesi Barat, Junda Maulana menjelaskan, peserta yang mengikuti tahap wawancara merupakan kandidat yang telah lolos seleksi administrasi.

"Hari ini adalah wawancara bagi calon juara dari dua kategori yaitu kategori yang pertama dari pemerintah daerah yang kedua dari perusahaan besar, berkaitan dengan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di perusahaan ataupun di pemerintah daerah," beber Junda Maulana.

Kata Junda, tim penilai menggali sejumlah aspek dalam tahap wawancara. Dari kepesertaan, komitmen terhadap pekerja, hingga upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.

"Yang pertama kepesertaan, kemudian yang kedua komitmen terhadap pekerjanya, kemudian yang ketiga berkaitan dengan apa upaya yang akan dilakukan oleh masing-masing baik itu pemerintah kabupaten maupun dari perusahaan untuk meningkatkan kepesertaan. Karena apa pun juga itu pekerja harus dijamin sekaitan dengan keselamatan kerja mereka," terang dia.

Junda berharap, kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di Sulawesi Barat bisa terus meningkat sehingga seluruh pekerja memperoleh perlindungan jaminan sosial, seperti pesan gubernur Suhardi Duka. Menurutnya, pemerintah Provinsi Sulawesi Barat juga telah menargetkan cakupan kepesertaan mencapai 99 Persen pada tahun 2030.

"Kita mengharapkan lebih meningkat UHC, agar semua buruh, karyawan atau pegawai itu terakomodir dalam kepesertaan, kenapa, itu sebagai jaminan mereka dalam bekerja, itu target kita, kalau bisa sesuai dengan komitmen yang tadi disampaikan oleh beberapa kepala daerah yang atau yang mewakili, itu komitmennya di tahun 2030 itu sampai 99 persen, kita harapkan itu terwujud," demikian Junda Maulana. (*/Naf)