Oleh: Muhammad Abid.S.FIL.i,.M.Si

(Sekretaris Wilayah ISKI Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia)

Tahun 2025 menjadi momentum penting bagi Kabupaten Polewali Mandar dengan berbagai capaian yang telah diraih di bawah kepemimpinan Bupati Samsul. Seperti yang disampaikan dalam pidato pada perayaan HUT ke-66 Kabupaten Polewali Mandar, berbagai sektor menunjukkan kemajuan yang menggembirakan. Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), penurunan tingkat kemiskinan, serta perbaikan di sektor kesehatan dan perumahan adalah hasil nyata dari komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan visi "ASSAMI" (Sehat, Cerdas, dan Maju).

Pencapaian IPM yang meningkat dari 69,88 pada tahun 2024 menjadi 70,71 di tahun 2025, membawa Polewali Mandar dari kategori IPM sedang ke kategori tinggi. Selain itu, Usia Harapan Hidup yang meningkat dan tingkat kemiskinan yang mengalami penurunan signifikan dari 15,66 Persen menjadi 14,02 Persen menunjukkan langkah nyata pemerintah dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat. Program-program sosial seperti graduasi mandiri untuk penerima PKH dan renovasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) juga turut mendukung pencapaian tersebut, membawa harapan baru bagi masyarakat yang membutuhkan.

Namun, di balik pencapaian-pencapaian tersebut, kita juga harus menyadari bahwa masih ada sejumlah tantangan besar yang harus dihadapi oleh pemerintah daerah. Salah satu yang paling mendesak adalah kondisi perekonomian masyarakat yang masih terbilang lesu. Seperti yang disampaikan dalam kritik ini, meskipun ada peningkatan angka statistik, daya beli masyarakat yang rendah dan sektor UMKM yang belum bergerak secara maksimal menjadi indikator bahwa kebijakan yang ada belum sepenuhnya mampu merasakan dampaknya oleh masyarakat, terutama lapisan bawah.

Sektor UMKM yang seharusnya menjadi pilar perekonomian lokal masih menghadapi berbagai kendala. Pelaku UMKM di Kabupaten Polewali Mandar perlu mendapatkan akses pasar yang lebih luas, pelatihan manajerial, serta dukungan finansial yang memadai agar dapat berdaya saing dan berkembang secara maksimal. Tanpa kebijakan yang lebih berpihak kepada sektor ini, pencapaian yang diraih di sektor lain bisa saja tidak memberikan dampak signifikan pada perbaikan kehidupan masyarakat.

Dalam konteks ini, teori komunikasi politik dapat memberikan wawasan yang relevan. Teori ini, terutama model komunikasi dua arah (two-way communication model) yang dipopulerkan oleh Harold Lasswell, dapat membantu memahami bagaimana interaksi antara pemerintah dan masyarakat dalam menyampaikan kebijakan bisa lebih efektif. Menurut Lasswell, komunikasi politik seharusnya tidak hanya bersifat satu arah (dari pemerintah ke rakyat), tetapi juga melibatkan umpan balik yang konstruktif dari masyarakat kepada pemerintah. Dengan menggunakan komunikasi dua arah, diharapkan pemerintah dapat lebih memahami kebutuhan masyarakat dan merancang kebijakan yang lebih tepat sasaran, seperti pemberdayaan UMKM.

Selain itu, teori agenda-setting yang dikembangkan oleh Maxwell McCombs dan Donald Shaw juga sangat relevan. Teori ini mengemukakan bahwa media dan pemerintah memiliki peran penting dalam membentuk agenda publik dan memprioritaskan isu-isu yang perlu mendapatkan perhatian masyarakat. Dalam hal ini, penanganan ekonomi mikro, khususnya sektor UMKM, harus menjadi prioritas dalam agenda publik. Pemerintah daerah harus lebih proaktif dalam mempromosikan kebijakan yang mendorong UMKM untuk berkembang, sekaligus mengedukasi masyarakat tentang pentingnya pembangunan ekonomi berbasis masyarakat.

Di samping itu, dalam menjaga keindahan dan kebersihan lingkungan, penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di kawasan Pantai Bahari beberapa minggu lalu menjadi perhatian penting. larangan bagi PKL untuk mempermanenkan tempat dagangannya adalah langkah yang tepat demi menjaga kebersihan dan keindahan pantai. Namun, kebijakan ini perlu diimbangi dengan solusi berkelanjutan yang dapat memberi ruang bagi pedagang untuk berjualan dengan tetap menjaga kebersihan dan keindahan pantai. Pemerintah daerah perlu menyediakan lokasi berjualan yang terorganisir, dengan fasilitas yang mendukung, serta pemberdayaan pedagang agar mereka tidak hanya dibatasi, tetapi juga diberikan pemahaman tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan.

Penting untuk diingat bahwa kesejahteraan masyarakat tidak hanya diukur dari angka-angka statistik semata, tetapi dari keberhasilan kebijakan yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Dengan demikian, upaya pemerintah daerah harus lebih terfokus pada penciptaan kebijakan yang tidak hanya reaktif, tetapi juga proaktif dalam mengatasi persoalan ekonomi dan sosial yang ada.

Ke depan, Polewali Mandar harus terus berinovasi dan berkolaborasi untuk mengatasi berbagai tantangan yang masih ada. Pemerintah daerah, bersama masyarakat, harus memastikan bahwa setiap kebijakan yang diterapkan benar-benar memberikan dampak positif yang nyata dan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Hanya dengan cara ini, visi untuk menjadikan Polewali Mandar sebagai daerah yang sehat, cerdas, dan maju dapat terwujud secara berkelanjutan dan merata.

Selamat hari jadi Polewali mandar ke-66.