MAMUJU--Sejumlah mahasiswa dari Badan Koordinasi (Badko) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Sulawesi Barat mendatangi gedung DPRD Sulawesi Barat, Kamis (02/10). Mahasiswa dari oranisasi 'hijau hitam' itu menginisiasi aksi unjuk rasa.

Dari orasi di pelataran gedung DPRD, hingga dialog di salah satu ruangan. Massa aksi menyuarakan sejumlah tuntutan yang kesemuanya punya keterkaitan, keterikatan dengan sederet persoalan yang terjadi di provinsi ke-33 ini.

Ketua Badko HMI Sulawesi Barat, Muhammad Ridwan menguraikan, aksi tersebut seturut dengan ahenda PB HMI yang menggaungkan narasi koresi Indonesia. Atas dasar itu, Badko HMI Sulawesi Barat mendorong agenda yang ia namai koreksi Sulawesi Barat.

"Kami menggelar aksi unjuk rasa ini sekaligus memanfaatkan tiga momentum utama di Sulbar. Pertama, Sulawesi Barat telah berusia 21 tahun, belum lama ini, gubernur sudah menjabat lebih dari 200 hari, dan yang terakhir, dalam waktu dekat ini para anggota DPRD bakal genap menjabat selama satu tahun," tutur Ridwan dalam sesi dialog bersama Ketua Komisi I DPRD Sulawesi Barat, Syamsul Samad.

Syamsul Samad, jadi satu-satunya legislator Sulawesi Barat yang menerima tunturan massa HMI hari itu. Ruang Komisi I DPRD Sulawesi Barat jadi tempat pelaksanaan dialog antara sejumlah massa aksi dengan Syamsul Samad.

Bagi HMI, sederet persoalan yang masih membelit Provinsi Sulawesi Barat penting untuk segera disikapi oleh pemerintah. Sedianya, Kata Ridwan, pihaknya telah berulangkali melayangkan surat ke DPRD, meminta untuk dilakukan pertemuan membahas sederet persoalan itu.

"Tapi karena surat kami tidak diakomodir dengan baik. Maka aksi unjuk rasa hari ini jadi jalan terakhir yang kami lakukan," begitu kata Muhammad Ridwan.

Setidaknya ada tujug poin utama yang menjadi tuntutan yang disuarakan oleh Badko HMI Sulawesi Barat. Dikutip dari salinan tuntutan aksi, tujuh poin tuntutan tersebut masing-masing; konflik agraria dan sindikat mafia tanah, mafia BBM yang kata Badko HMI Sulawesi Barat jadi masalah yang tak pernah tuntas, tambang dan residu pembangunan, tumpulnya keberpihakan pada Pekerja.

Lalu persoalan ekonomi daerah dan tata kelola yang lemah, ragam masalah seputar penyusunan regulasi dan produk hukum, serta civil society serta peran Badko HMI Sulawesi Barat.

(Foto/Istimewa)

Sulawesi Barat, bagi Badko HMI Sulawesi Barat, sedang menghadapi problem serius. Dari mafia tanah yang merampas hak rakyat, mafia BBM yang menguasai distribusi energi, tambang ilegal yang merusak lingkungan, pekerja yang tidak dilindungi, hingga birokrasi yang tidak transparan. 

"Koreksi adalah kewajiban moral. Badko HMI Sulawesi Barat akan terus mengawal, mengingatkan, dan
menuntun agar Sulawesi Barat kembali ke relnya; adil, transparan, dan pro rakyat," begitu penutup dari lembar tuntutan yang disuarakan Badko HMI Sulawesi Barat.

Agendakan Pertemuan Khusus

Belum ada kesimpulan atas serangkaian tuntutan Badko HMI Sulawesi Barat di atas. Syamsul Samad menilai, akan jauh lebih efektif jika tuntutan tersebut dibincang secara khusus, di satu forum tersendiri.

Syamsul Samad yang ketua Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Sulawesi Barat itu menjelaskan, ragam persoalan yang disuarakan Badko HMI di atas bakal lebih sahih jika dibincang bersama sejumkah pihak terkait.

"Kalau saya, ini akan saya teruskan ke pimpinan DPRD untuk kemudian dijadwalkan dalam bentuk rapat kerja khusus dengan Badko HMI Sulawesi Barat. Yang dibahas adalah beberapa poin yang ada dalam tuntutan ini.
Yang juga akan dilibatkan adalah OPD yang terkait dengan persoalan di atas. Termasuk melibatkan pimpinan komisi yang ada di DPRD. Jadi sifatnya lintas komisi," urai Syamsul Samad.

(Foto/Manaf Harmay)

Sederet poin tuntutan yang disuarakan oleh Badko HMI Sulawesi Barat di atas, kata Syamsul, merupakan poin-poin yang sifatnya positif bagi jalannya pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Sesuatu yang mesti ditindaklanjuti.

"Ini hal baik dan harus ditindaklanjuti. Kita akan menjadwalkan rapat kerja khusus lintas komisi dengan Badko HMI Sulawesi barat. Saya akan bertanggung jawab untuk menyampaikan hal ini ke pimpinan. Yang saya garansi, rapat tersebut bakal dipimpin langsung oleh pimpinan yang ada di DPRD Sulawesi Barat," demikian Syamsul Samad, legislator ketua fraksi Demokrat DPRD Sulawesi Barat itu. (*/Naf)