JAKARTA--Menjelang peringatan Hari Agraria dan Tata Ruang (HANTARU) yang jatuh pada 24 September 2025, Biro Hubungan Masyarakat (Humas) dan Protokol Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menggelar rapat koordinasi dengan perwakilan dari Direktorat Jenderal Penataan Agraria (Ditjen Pentag). 

Rapat yang berlangsung di Media Center Kementerian ATR/BPN, Jakarta pada Selasa (16/09/2025) ini, dilakukan untuk merumuskan strategi komunikasi publik yang akan digunakan dalam rangka peringatan Hari Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) yang ke-65. 

"Kami akan merancang strategi komunikasi publik menjelang Hari UUPA. Kami ingin menyampaikan dengan jelas, janjinya apa, pelaksanaannya bagaimana, dan manfaatnya untuk masyarakat apa. Untuk itu, kami butuh data-data dari Ditjen Pentag, seperti keberhasilan di lapangan, baik cerita sukses, capaian program, maupun respons masyarakat terhadap kebijakan yang sudah berjalan," beber Kepala Biro Humas dan Protokol, harison Mocodompis.

Untuk informasi, tanah tidak secara otomatis memberikan kesejahteraan bagi masyarakat, tetapi aktivitas produktif di atas tanah itulah yang mampu menciptakan nilai tambah.

Ditjen Pentag dalam hal ini berupaya melayani masyarakat, tidak hanya hadir untuk memberikan legalitas hak atas tanah, tetapi juga mendampingi masyarakat dalam memanfaatkan tanah secara berkelanjutan. Hal inilah yang ingin disebarluaskan informasinya melalui publikasi kepada masyakarat.

"Salah satu yang perlu kita soroti sekarang adalah dampak lanjutan setelah masyarakat menerima sertipikat. Sertipikat tanah seharusnya menjadi awal dari pemberdayaan. Itulah mengapa kami masuk ke tahap akses reform, seperti pendampingan usaha pertanian, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat," terang Direktur Pemberdayaan Tanah Masyarakat, Freddy A. Kolintama.

Untuk mendukung pelaksanaan strategi komunikasi dalam rangka perayaan UUPA ke-65, terdapat empat insight utama yang dapat diangkat dari Direktorat Land Reform. Keempat insight tersebut meliputi: keberadaan SK Mitra Strategis, revisi Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023, pembentukan Gugus Tugas Reforma Agraria, serta program redistribusi tanah.

"Itu empat insight yang mungkin bisa diangkat dari LR. Tentunya kami mendukung penuh strategi komunikasi publik yang akan dijalankan oleh Pak Karo dan rekan-rekan," sambung Kepala Subdirektorat Penetapan Potensi Redistribusi Tanah, Mindasari.

Rapat ini menjadi bagian dari penyusunan narasi besar yang akan dibawa oleh Kementerian ATR/BPN dalam menyambut Hari UUPA ke-65. Untuk mematangkan strategi komunikasi tersebut, beberapa hari ke depan rapat akan kembali digelar. (*/Naf)