MAMUJU--Aliansi Honorer Nasional (AHN) Kategori Dua (K2) Sulawesi Barat menginisasi pertemuan dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Langkah itu jadi satu ikhtiar dari sebuah harapan AHN yang hingga kini belum berstatus ASN.

Wakil Gubernur Sulawesi Barat, Salim S Mengga bersama Plh Sekprov, Herdin Ismail menerima audiensi AHN di ruang kerja wakil gubernur, Selasa (20/05). Dalam pertemuan atersebut, AHN Sulawesi Barat membeberkan sejumlah kondisi yang dialami, salah satunya tentang rata-rata pengabdian mereka yang telah mencapai 20 tahun lamanya.

"Kita perbaiki penataan personil, memang kita harus memberikan perhatian K2 kita yang sudah mengabdi 20 tahun," ujar Salim S Mengga, seperti dikutip dari rilis media Dinas Kominfo, Persandian dan Statistik Sulawesi Barat.

Salah satu langkah kongkret pemerintah Provinsi Sulawesi Barat untuk meretas problem di atas adalah dengan memaksimalkan koordinasi dengan Kemenpan-RB dan Badan Kepegawaian Negara (BKN). Salim bahkan memerintahkan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) untuk membangun komunikasi ke Menpan-RB dan Kepala BKN.

Audiens AHN Sulbar dengan Wagub Sulbar. (Foto/Kominfo, Persandian dan Statistik)

"Karena itu saya meminta kepada yang berwenang mengatur komposisi personil ke depan memprioritaskan mereka. Jadi jangan mengangkat sebelum K2 selesai. Ini dulu yang kita selesaikan, nanti sudah selesai baru mengangkat yang baru lagi," pinta Salim.

Salim tak ingin kondisi seperti ini terus terjadi. Kata dia, jika terus berlanjut, masalah baru bakal timbul. Utamanya persoalan yang berkaitan dengan kondisi keuangan terbatas.

"Makanya kita sesuaikan kondisi dan siasati. Selesaikan dulu K2 yang sudah mengabdi 20 tahun, baru kalau ada lagi pensiun atau pindah baru diangkat lagi yang baru," sambung Salim.

Dalam proses pengangkatan K2 itu, Salim tak ingin ada titipan. Kata dia, ini menyangkut nasib seseorang, semua pihak mesti berfikir adil.

"Jadi tidak boleh lagi ada titipan, ini menyangkut nasibnya orang, karena titip-menitip itu kita tidak punya tenggang rasa kepada orang lain, kalau saya tidak boleh. Kita harus membiasakan diri berfikir adil, karena banyak orang lebih sulit dan butuh diprioritaskan," tegas Salim S Mengga.

Sementara itu, Herdin Ismail meminta kepada BKD Sulawesi Barat untuk membeberkan data honorer yang riil langsung kepada pimpinan.

"Besok kita minta diberikan data yang riil dan memastikan tidak ada tambahan titipan, karena Wagub memastikan tidak ada itu," sumbang Herdin Ismail.

Fadli yang Ketua AHN Sulawesi Barat menyampaikan respon positif yang ditunjukkan Wakil Gubernur Sulawesi Barat, Salim S Mengga.

"Beliau responsif terhadap apa yang menjadi harapan kami kedepan. Karena beliau menginginkan kami yang mengabdi lama bisa diangkat diakomodir pengangkatannya. Kita berharap BKD dan stafnya yang bekerja maksimal untuk honorer. Kami harap kiranya kalau ada afirmasi untuk prioritas pengangkatan itu K2 yang dulu diangkat ASN paruh waktu," demikian Fadli. (*/Naf)