MAMUJU–"Tim evaluasi ini diketuai oleh Asisten III, Amujib, dengan anggota dari Kejati Sulbar, Polda Sulbar, BIN, dan Korem,". Hal itu disampaikan Plh Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Herdin Ismail.

Usai rapat Forkopimda di ruang oval lantai 3 Kantor Gubernur Sulawesi Barat, Jumat (16/05), Herdin mengungkapkan, tim evaluasi tersebut dipimpin oleh Asisten III, Amujib, dengan anggota dari Kejati Sulawesi Barat, Polda Sulawesi Barat BIN, serta Korem. Kata Herdin, tim ini bertugas meninjau seluruh operasi tambang di Sulawesi Barat, utamanya yang tengah menjadi sorotan publik.  

Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka. Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sulawesi Barat, Kepala dan Wakil Kepolisian Daerah (Kapolda) Sulawesi Barat, Komandan Korem (Danrem) Tatag 142, BIN serta sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat turut hadir pada agenda tersebut.

"Tugasnya adalah melakukan evaluasi dan penertiban terhadap semua tambang, baik berizin maupun tidak. Bagi yang berizin, akan diperiksa kepatuhannya terhadap regulasi, kontribusi pendapatan daerah, serta dampak lingkungan dan sosial. Sementara yang tidak berizin akan ditindak sesuai aturan,” tegas Herdin Ismail.  

Langkah tersebut, sambung Herdin, diharapkan dapat menjadi langkah strategis dalam menciptakan lingkungan yang aman, tertib, dan transparan serta melibatkan komponen masyarakat (terutama yang terkena dampak langsung). Tim evaluasi itu pun disemogakan mampu menjawab keresahan publik sekaligus memastikan praktik pertambangan berjalan transparan, berkelanjutan, dan sesuai regulasi.  

“Kami berharap tim ini bekerja secara profesional, dan objektif. Evaluasi menyeluruh terhadap tambang termasuk aspek legalitas, dampak lingkungan, dan kontribusi ekonomi harus menjadi prioritas. Ini momentum untuk memperbaiki tata kelola pertambangan di Sulbar, mengutamakan kepentingan masyarakat, serta menjaga keseimbangan antara pembangunan dan kelestarian alam,” demikian Herdin Ismail seperti dikutip dari rilis Dinas Kominfo, Persandian dan Statistik.

Di momentum yang sama, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat juga membentuk tim terpadu atasi premanisme. Polda Sulawesi Barat dalam rilisnya menilai, Rakor tersebut merupakan wujud sinergitas dari seluruh pemangku kepentingan dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) serta menciptakan iklim investasi dan usaha yang kondusif di Sulawesi Barat.

Kapolda Sulawesi Barat, Irjen Pol. Adang Ginanjar tak sekadar memaparkan situasi Kamtibmas terkini. Ia juga menekankan komitmen teguh Polda Sulawesi Barat dalam mendukung penuh upaya pemerintah daerah untuk mewujudkan iklim investasi yang menarik dan aman bagi para investor.

Bersamaan itu, Kapolda juga menjabarkan strategi-strategi inovatif yang akan dijalankan untuk menciptakan rasa aman dan nyaman bagi pelaku usaha. Dari peningkatan patroli, penguatan deteksi dini, potensi gangguan keamanan, hingga penanganan cepat dan tepat terhadap setiap pelanggaran hukum yang berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi. (*/Naf)