MAMUJU--KPU Provinsi Sulawesi Barat telah mengagendakan tiga kali pelaksanaan debat publik pada Pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Barat tahun 2014. Kabupaten Polman akan jadi titik pelaksanaan debat publik pertama, titik kedua di Mamuju serta debat publik putaran ketiga ditempatkan di Kabupaten Majene.

Karena debat publik masuk dalam tahapan kampanye, Bawaslu Sulawesi Barat mewanti-wakti agar para pasangan calon agar setiap pasangan calon memperhatikan sejumlah larangan pada tahapan kampanye. Pimpinan Bawaslu Sulawesi Barat, Hamrana Hakim menjelaskan, salah satu poin penting yang mesti diperhatikan adalah larangan menyampaikan hal-hal bersifat SARA.

"Jangan sampai segala larangan yang tertuang dalam PKPU 13 itu, kan jelas di situ. Misalnya dilarang mempersoalkan ideologi negara, menggunakan politisasi SARA, dan lain sebagainya," terang Hamrana di forum Rakor persiapan debat publik putaran pertama yang digelar KPU Sulawesi Barat, Kamis (24/10).

Hal lain yang juga diatensi okel Bawaslu, sambung Hamrana, adalah terkait larangan bagi pasangan calon dalammelibatkan pihak-pihak tertentu pada pelaksanaan debat publik. Misalnya, anak di bawah umur, dan lain sebagainya.

"Termasuk ASN, TNI dan Polri, perangkat desa, dan pihak lain yang dilarang menurut regulasi," ucap Hamrana. 

"Jangan sampai pasangan calon di debat ini menganggap bahwa agenda ini berbeda dengan kampanye pertemuan terbatas atau apapun itu. Padahal di debat publik ini perlakukannya harus sama," Hamrana Hakim menutup.

Desk Pilkada: Jadikan Pengalaman Sebagai Referensi Utama

Sekretaris Desk Pilkada pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, Herdin Ismail meminta semua pihak untuk menjadikan pengalaman pelaksanaan Pemilihan sebelumnya sebagai pelajaran berharga. Herdin menyebut, untuk mewujudkan Pemilihan yang ideal, aman dan damai, semua stakeholder tak boleh memutus tali koordinasi yang selama ini telah terjalin baik.

Herdin Ismail. (Foto/Istimewa)

"Pengalaman yang pernah kita lalui bersama, itu bisa jadi referensi agar tidak lagi terjadi keributan di tengah masyarakat," kata Herdin Ismail.

Masih oleh Herdin, deks Pilkada Provinsi Sulawesi Barat telah menggelar pertemuan ingernal. Salah satu hasilnya adalah keharusan hadirnya laporan secara berkala dari daerah ke pemerintah pusat.

"Jadi tolong kalau ada data, informasi atau agenda dari KPU dan Bawaslu tolong untuk kami dibantu, karena itu juga akan jadi potret dari Kemendagri," urai Herdin.

Herdin mengatakan, kehadiran desk Pilkada hendaknya dimanfaatkan sebaik-baiknya demi suksesnya pelaksanaan Pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sulawesi. Setidaknya dapat dijadikan wadah bersama untuk mencari solusi untuk setiap kendala yang dihadapi oleh penyelenggara.

"Ketika ada kendala secara teknis di lapangan, keberadaan desk Pilkada ini bisa dijadikan wadah untuk diajak berpikir dalam hal solusi untuk pemecahan masalah tersebut,' pungkas Herdin Ismail. (*/Naf)