MAMUJU--DPRD Sulawesi Barat memberi catatan penting pada usulan hibah bagi Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI). Dalam catatan Fraksi Demokrat DPRD Sulawesi Barat, hibah untuk KORPRI dalam rancangan APBD tahun 2024 menyentuh angka Rp 4 Miliar.

Angka yang terbilang fantastis jika dibandingkan besaran hibah KORPRI di APBD tahun 2023 yang 'hanya' Rp 500 Juta. Jilka dipersentasekan, kenaikannya hingga 700 Persen.

Di balik usulan hibah KORPRI itu, pemerintah Provinsi Sulawesi Barat punya pertimbangan tersendiri. Pj Gubernur Sulawesi Barat, Prof Zudan Arif Fakrulloh menjelaskan, keterlibatan KORPRI Sulawesi Barat di even-even nasional selama ini sangat minim.

"Korpri ini kan banyak sekali kegiatannya. Sulbar termasuk yang kurang partisipasi di kegiatan nasional karena hibahnya kecil," beber Prof Zudan belum lama ini. 

Masih oleh Prof Zudan, anggaran yang memadai akan sangat membantu KORPRI Sulawesi Barat dalam keikutsertaannya di berbagai even nasional. Menurutnya, ada sekian banyak hal positif yang dapat dilakukan oleh KORPRI dengan dukungan anggaran yang memadai.

Pj Gubernur Sulbar, Prof Zudan Arif Fakrulloh. (Foto/Instagram Pemprov Sulbar)

"Kalau hibahnya besar, ikut Pornas KORPRI bisa kirim kontingen yang banyak, MTQ (KORPRI). Bisa membuat koprasi KORPRI, bisa membuat kegiatan-kegiatan yang berdampak positif bagi anggota KORPRI," tutup Prof Zudan Arif Fakrulloh.

APBD 2024 Dimaksimalkan untuk Belanja Modal

Secara umum, rancangan APBD tahun 2024 bakal difokuskan pada penguatan berbagai persoalan yang harus segera diselesaikan. Prof Zudan menyebut, ragam persoalan itu antara lain; stunting, minimnya investasi, penyelenggaraan Pemilu, kemiskinan ekstrem, inflasi dan pengangguran.

"Uang yang ada di APBD itu kita akan gunakan untuk belanja modal. Misalkan untuk membangun tempat atau kita sebut pusat belanja Sulawesi Barat. Kalau ada wisatawan datang ke Sulbar, belanja oleh-olehnya di situ. Tersedia semuanya. Kita bangun seperti pusat UMKM. Kita juga bangun islamic center yang bisa jadi tempat wisata religi. Habis wisata karampuang, pusat oleh-oleh, kemudian ada wisata religi. Dengan begitu ekonomi bisa tumbuh. Kalau ekonomi tumbuh, orang bisa banyak bekerja, di sana akan ada penghasilan dan seterusnya kita bisa menekan kemiskinan," urai Prof Zudan Arif Fakrulloh.

Belum jadi Hal yang Mendesak

Anggaran senilai Rp 4 Miliar bagi KORPRI tersebut belum menjadi hal yang urgen. Terlebih jika melihat sejumlah pertimbangan di balik usulan anggaran fantastis tersebut.

Ketua DPRD Sulawesi Barat, Suraidah Suhardi mengatakan, masih banyak hal mendesak lainnya yang perlu disentuh dengan keberpihakan anggaran, ketimbang menutupi beberapa kegiatan yang sebelumnya telah disebut oleh Pj Gubernur di atas.

Ketua DPRD Sulbar, Suraidah Suhardi. (Foto/Instagram Suraidah Suhardi)

"Urgensi apa untuk ikut agenda nasional di tengah anggaran yang terbatas ?," cetus Suraidah kepada WACANA.Info, Senin (16/10).

Suraidah juga menyebut, akan jauh lebih bijak jika pemerintah Provinsi Sulawesi Barat memfokuskan diri pada penguatan Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ) yang selama ini masih kurang begitu berdaya. 

"Kenapa tidak difokuskan saja untuk MTQ nasional dengan memperkuat LPTQ yang selama ini kurang perhatian. Tambahan anggaran yang begitu besar untuk KORPRI bagi saya belum menjadi hal yang mendesak. Yang juga penting itu adalah anggaran Pilkada, termasuk anggaran untuk pengamanan TNI/Polri yang masih kurang," tutup Suraidah Suhardi. (*/Naf)