MAMUJU--"Sunting, kemiskinan ekstrim, pernikahan anak, anak tidak sekolah serta inflasi adalah empat plus satu persoalan utama yang menjadi fokus pemerintah Provinsi Sulawesi Barat saat ini.  Sekaligus jadi tantangan kepada 10 Parpol (yang memiki kursi di DPRD Sulawesi Barat). Coba cari satu TKP atau wilayah untuk bisa turun ke lapangan secara langsung. Fokus mengintervensi menangani poin-poin di atas,".

Hal itu disampaikan Asisten I Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, Herdin Ismail, Senin (31/07). Di hadapan para perwakilan Parpol, semua pihak mesti turut serta dalam upaya memberantas persoalan di atas. Kolaborasi dengan peran Parpol, sambung Herdin jadi satu elemen yang tak kalah pentingnya.

"Jadi lewat forum ini, kita tantang para Parpol ini untuk turun ke lapangan. Ikut mengintervensi mulai dari lingkungan paling kecil saja dulu," ucap Herdin di forum verifikasi dan pelaporan bantuan keuangan Parpol yang digelar di salah satu hotel di Mamuju.

(Infografis/Kesbangpol Sulbar)

Herdin juga menyinggung pemanfaatan bantuan Parpol agar betuk-betul dimaksimalkan. Khususnya bagi kegiatan yang bersifat edukasi politik kepada masyarakat.

"Kegiatan pendidikan politik untuk tetap dimaksimalkan. Termasuk empat plus satu persoalan yang menjadi atensi Pemprov di atas," pungkas Herdin Ismail.

Sekadar informasi, total bantuan keuangan Parpol tahun 2022 tercatat senilai Rp. 1.074.249.600. Sebagai peraih suara terbanyak di Pemilu tahun 2019, Partai Demokrat memperoleh bantuan keuangan paling besar yakni senilai Rp 200.020.800. PPP jadi partai dengan bantuan keuangan paling kecil di Sulawesi Barat dengan nilai Rp 43.180.800. (*/Naf)