POLMAN--Rapat koordinasi Data Desa Presisi (DDP) digelar bersama pemerintah Kabupaten Polewali Mandar, kepala desa se-Kabupaten Polewali Mandar. Rapat tersebut dipusatkan di ruang pola kantor Bupati Polman, Kamis (10/11).

Penjabat Gubernur Sulawesi Barat, Akmal Malik menjelaskan, data merupakan persoalan paling utama yang dihadapi birokrasi untuk menyusun program kesejahteraan. Data, kata Akmal, digunakan dalam mengambil kebijakan skala prioritas dan hampir seluruh daerah tidak memiliki data yang kuat.

Untuk Kabupaten Polewali Mandar, DPP tahap ke-II akan mengintervensi 16 kecamatan dan 23 kelurahan. Dengan total lokus desa sebanyak 144 Desa dari total 535 desa se-Sulawesi Barat.

"Karenanya itu saya mendorong Data Desa Presisi untuk seluruh desa di Sulbar. Harusnya kebijakan itu dapat diintervensi melalui data desa presisi," ucap Akmal Malik.

Akmal menambahkan, DDP dapat dijadikan patokan awal setiap membuat kebijakan untuk kepentingan masyarakat. Begitu juga untuk desa yang ada di Polewali Mandar.

Bupati Polewali Mandar, Andi Ibrahim Masdar sangat mendukung DDP yang digagas oleh pemerintah provinsi itu.

"Saya mendukung seratus persen. Kalau Pak Gubernur katakan 2023 anggarkan, saya anggarkan seluruh desa ini untuk kebaikan," begitu kata Andi Ibrahim Masdar. (*)