MAKASSAR--OptimaLkan Ranperda tentang pengelolaan keuangan daerah Provinsi Sulawesi Barat, Pansus Ranperda keuangan daerah melakoni kunjungan kerja Ke Badan Keuangan Dan Aset Daerah (BKAD) Provinsi Sulawesi Selatan, Senin (7/11). Ada lima anggota DPRD Sulawesi Barat yang sempat hadir pada agenda tersebut.

Kelimanya masing-masing; Suraidah Suhardi, Muhammad Hatta, H Itol Syaiful Tonra, Bonggalangi, H. Arif Daeng Mattemmu, serta Syamsul Samad. Hadir pula kepala BKAD) Provisi Sulawesi Barat, Amujib beserta sejumlah staf.

Terdapat sejumlah poin yang menjadi perhatian khusus bagi para anggota  Pansus pada kunjungannya tersebut. Salah satunya yang disampaikan Muhammad Hatta.

"Kami hanya mau main draft aja Pak, karena ruang lingkup dari pada Perda ini itu di bahagian beberapa item. Jadi apakah draft Perda ini ada kesamaan dengan yang ada di Sulawesi Selatan. Seperti pada ruang rancangan Ranperda penetapan APBD, Pengeluaran keuangan daerah, penetapan APBD, akutansi dan pelaporan keuangan dan beberapa hal lainnya," ujar Hatta.

"Apakah rancangan Ranperda tersebut sama dengan Perda yang diatur di ruang lingkup di keuangan pemerintah Sulsel saat ini. Karena yang saya tahu, di beberapa Perda di daerah-daerah itu mengadopsi dari Permendagri nomor 70, namun kami mau melihat ke khasan dari Sulsel. Apakah sesuai draft yang di Sulbar ini," sambungnya.

Kepala BKAD Sulsel, H.Muhammad Rasyid menjelaskan beberapa hal terkait dengan racangan Ranperda keuangan Sulawesi Barat. Pada dasarnya, kata dia, terdapat kesamaan dengan Perda yang ada saat ini.

"Namun harus lebih diperkuat di Pergub nantinya. Seperti yang saat ini kami lakukan di Sulse, itu ada sebanyak 13 Pergub untuk melengkapi Perda tersebut," ujar Rasyid.

"Namun soal BKK kami lebih condong ke infrastruktur dan pariwisata. Jadi itu tergantung pada kondisi fiskal daerah," pungkasnya. (*)