MAMUJU--Indikator pendidikan politik pada kader partai politik jadi yang terendah yang tercatat dalam Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Sulawesi Barat tahun 2021. Dalam perkara ini, partai politik dituntut untuk lebih maksimal lagi dalam setiap upaya sosialisasi dan edukasi politik yang telah dan bakal dilakukan.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Sulawesi Barat, Herdin Ismail menjelaskan, sebagai salah satu pilar utama tegaknya demokrasi, partai politik idealnya dapat bekerja secara maksimal utamanya dalam hal memberi penguatan politik baik kepada kader, maupun kepada masyarakat.

"Partai politik idealnya punya kesadaran bahwa ia merupakan lembaga yang berperan mentransmisikan budaya politik dalam rangka pembentukan sikap dan orientasi anggota masyarakat sebagai warga negara," kata Herdin kepada WACANA.Info, Jumat (26/08).

Bagi Herdin, motor utama dari partai politik adalah kualitas kader di masing-masing partai tertentu. Setiap agenda kegiatan yang bakal dilakukan oleh partai tertentu akan sangat tergantung pada kualitas dari kader masing-masing partai politik. Hal yang secara langsung bakal berpengaruh pada keluaran dari kegiatan yang dimaksud.

Kepala Badan Kesbangpol Sulbar, Herdin Ismail. (Foto/Istimewa)

Skor rendah yang ditunjukkan di indikator pendidikan politik pada kader partai politik, IDI Sulawesi Barat tahun 2021, kata Herdin, mesti menjadi trigger bagi semua pihak utamanya dari kalangan partai politik untuk lebih terlibat aktif lagi dalam setiap upaya edukasi politik. Seperti yang telah diamanatkan dalam konstitusi negara.

"Partai politik harus mampu mendorong masyarakat dalam memanfaatkan lembaga itu sebagai wadah dalam menyalurkan kegiatannya utamanya dalam rangka memengaruhi proses politik," begitu kata Herdin Ismail.

Edukasi Politik juga Jadi Tanggung Jawab Parpol

Terpisah, akademisi Unika Mamuju, Rahmat Idrus menilai, rapor merah indikator pendidikan politik pada kader partai politik tersebut merupakan alarm bagi pimpinan Parpol yang ada di Sulawesi Barat. Rahmat mengatakan, amanah Undang Undang Parpol itu bukan sekadar wadah politik pada setiap kali perhelatan politik tertentu. Pendidikan politik juga jadi tanggung jawab besar yang melakat pada masing-masing Parpol.

"Persoalannya memang kita bisa lihat juga realitasnya. Menurut saya, hal-hal yang berkaitan dengan politik uang misalnya dalam setiap momen perhelatan politik itu seolah sudah bersifat permisif," terang Rahmat Idrus.

Lemahnya peran Parpol dalam mengemban tanggung jawab melakukan edukasi politik, masih Rahmat, juga jadi penyebab utama rendahnya indolkator IDI di Sulawesi Barat. Belum lagi tentang fenomena aktivitas Parpol tertentu yang baru menggeliat di jelang momentum politik saja.

"Nanti dekat-dekat momentum politik baru ada muncul, baru kelihatan geliatnya di tengah masyarakat. Tapi kalau sudah lewat perhelatan yang dimaksud, yah sudah tidak lagi ada kelihatan aktivitas partai itu. Tidak ada pembinaan, tidak ada kegiatan. Partai tertentu yah, saya menggarisbawahi itu. Karena ada juga partai yang memang punya kader kepengurusan sampai ke tingkat desa," urai Rahmat Idrus, pria yang juga ketua APHTN-HAN Sulawesi Barat itu.

Akademisi Unika Mamuju, Rahmat Idrus. (Foto/Manaf Harmay)

Lemahnya sosialisasi dan edukasi politik tersebut bukan karena negara abai dalam memberikan bantuan kepada partai politik. Kata Rahmat, besar kecilnya bantuan keuangan bagi partai politik idealnya tak dijadikan alasan pembenaran dalam hal maksimalisasi agenda pendidikan politik tersebut.

"Kalau menurut saya relatif sebenarnnya kalau itu. Partai kan bukan badan usaha, bukan lembaga yang mencari profit. Parpol itu organisasi politik sosial kemasyarakatan yang idealnya mampu menggaransi kehidupan demokrasi dapat berjalan ideal. Seharusnya Parpol punya keratifitas mencari sumber pendanaan dalam hal pendidikan politik. Bukan di besar kecilnya bantuan keuangan dari pemerintah," ucap mantan aktivis HMI itu.

Seperti diberitakan, ada lima indokator dengan perolehan skor terendah dalam paparan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Sulawesi Barat tahun 2021. Seperti yang diuraikan dalam data BPS Sulawesi Barat, kelima indikator dengan 'rapor merah' itu masing-masing; (1) kebebasan berkumpul, berekspresi, berserikat, dan berpendapat antarmasyarakat, (2) kebebasan berkumpul, berekspresi,  berserikat, berpendapat, dan  berkeyakinan dalam setiap kebijakan, (3) netralitas penyelenggara Pemilu, (4) transparansi anggaran dalam bentuk penyediaan informasi APBN/D oleh Pemerintah, serta (5) pendidikan politik pada kader partai politik.

Skor IDI Provinsi Sulawesi Barat tahun 2021 seperti yang dirilis BPS ada di angka 71,30 (disimpulkan dalam kategori sedang). Untuk diketahu, dalam menentukan indeks IDI tersebut, BPS mengambil tiga poin utama sebagai aspek dalam mengukur IDI. Ketiga aspek yang dimaksud diantaranya; kebebasan dengan skor 67,24 (sedang), kesetaraan 81,75 (tinggi), serta kapasitas lembaga demokrasi yang memperoleh skor 62,80 (sedang). (Naf/A)