JAKARTA--Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sulawesi Barat melakoni kunjungan kerja ke DPR RI, Selasa (9/08). Ketua DPRD Sulawesi Barat, Suraidah Suhardi memimpin rombongan Banggar DPRD dalam konsultasi ke Banggar DPR RI di Senayan.

Dalam keterangannya, Suraidah mengaku kunjungan tersebut merupakan upaya DPRD Sulawesi Barat dalam melahirkan APBD tahun 2023 yang lebih berkualitas lagi. Lebih mampu menjawab tantangan masyarakat Sulawesi Barat yang semakin kompleks.

"Ini kan kita lagi dalam masa pembahasan APBD, jadi saya kira penting untuk melakukan konsultasi secara langsung ke DPR RI," ucap Suraidah kepada WACANA.Info.

(Foto/Istimewa)

Masih kata dia, salah satu poin utama yang jadi fokus pembahasan dalam pertemuan tersebut adalah tentang dana transfer daerah Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana yang diditransfer pemerintah pusat yang bersumber dari pendapatan APBN, dialokasikan kepada daerah khusus yang terpilih untuk membantu mendanai kegiatan khusus.

"Ini adalah konsultasi Banggar, dimana kita kan lagi pembahasan ABPD. Kita ingin menggali lebih jauh, kita menyampaikan beberapa hal terkait dengan dana transfer daerah yang kadang Juknisnya lambat. Itu juga yang kami konsultasikan," sambung politisi cantik dari Partai Demokrat itu.

Menurut Suraidah, terhambatnya realisasi DAK salah satunya dipengaruhi oleh lambatnya penerbutan Juknis penggunanaan DAK. Hal yang menjadi salah satu poin konsultasi Banggar DPRD Sulawesi Barat ke DPR RI.

Untuk informasi, rombongan Banggar DPRD Sulawesi Barat dalam kunjungannya itu diterima langsung oleh para tenaga ahli Banggar DPR RI. 

"Karena saat ini kan langgota DPR RI sedang ada di Dapil masing-masing. Jadi kami diterima oleh TA (tenaga ahli) Banggar DPR RI. Semuanya orang profesional. Didominasi oleh para dosen dan non partisan," begitu kata Suraidah Suhardi. (Naf/B)