MAMUJU--Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar), Ali Baal Masdar menyerahkan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2021 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulbar, Selasa (29/03).

LKPJ Gubernur Sulbar tersebut diterima langsung Ketua DPRD Sulbar Suraidah Suhardi di forum paripurna yang berlangsung di Kantor DPRD Sulbar.

Dalam sambutannya, Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar mengatakan, LKPJ yang memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintah yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan diserahkan kepada DPRD untuk dibahas dan mendapatkan rekomendasi perbaikan.

"Kami mengapresiasi atas segala upaya yang telah dilakukan bersama DPRD Sulbar, termasuk penyelenggaraan rapat paripurna," ucap Ali Baal.

LKPJ Tahun 2021 telah menggambarkan hasil penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan dan dilaksanakan oleh pemerintah provinsi. Selain itu, juga menggambarkan hasil pelaksanaan tugas pembantuan maupun penugasan, baik yang diterima dari pemerintah maupun pusat dalam bentuk dekosentrasi.

Ali Baal mengungkapkan, secara umum Sulbar secara umum mengalami kondisi yang lebih baik dari tahun sebelumnya. Walaupun pandemi Covid-19 masih melanda sepanjang Tahun 2021, tetapi tidak terlalu memberikan dampak dilihat dari kinerja makro pembangunan.

"Kinerja makro pembangunan di atas rata-rata nasional yakni 10,70, rata-rata penurunan angka kemiskinan di Sulbar sebesar 0,54 poin persentase pertahun, sedangkan nasional sebesar 0,33 poin persentase pertahun. Angka pengangguran yang masih dapat ditekan pada angka 3,13 persen di Tahun 2021, sehingga berada jauh di bawah rata-rata nasional yang sebesar 7,07 persen," ujar Ali Baal.

Capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sulbar pada Tahun 2020 sebesar 63,11 persen. Kondisi itu meningkat menjadi 66,36 persen pada tahun 2021.

Terkait pertumbuhan ekonomi Sulbar sejak Tahun 2020 hingga 2021. Ali mengatakan, hal itu mengalami fluktuasi cenderung menurun. Pertumbuhan ekonomi pada Tahun 2020 kenaikan yaitu sebesar 6,3 persen. Namun, pada Tahun 2021 kembali mengalami penurunan menjadi 5,66 persen, rata-rata nasional sebesar 5,02 persen.

Termasuk angka kemiskinan yang mengalami penurunan dari tahun ke tahun yakni 13,8 persen di Tahun 2020 menjadi 11,85 persen di Tahun 2021. Pencapaian tersebut merupakan hal yang positif.

Gubernur pun berharap dukungan dari semua pihak untuk dapat bersinergi dan berkolaborasi dalam rangka percepatan pembangunan daerah di Tahun 2022 dan 2023. Pemprov Sulbar di masa yang akan datang bakal terus melakukan perbaikan-perbaikan khususnya pada tata kelola pemerintahan dengan berbaris kinerja.

Hadir dalam rapat paripurna, Wakil Gubernur Sulbar, Enny Anggraeny Anwar, Wakil Ketua DPRD Sulbar, Usman Suhuriah, dan Abdul Rahim, Sekprov Sulbar, Muhammad Idris, para anggota DPRD Sulbar baik yang hadir luring maupun virtual, para Asisten, Staf Ahli Gubernur Sulbar, pimpinan OPD dan peserta rapat lainnya. (ADV)