MAMUJU--Pemilukada tahun 2020 yang tahapannya digulirkan di tengah pandemi Covid-19 benar-benar mengubah banyak hal dari gelaran pesta demokrasi lima tahunan tersebut. Seluruh tahapan pelaksanaan Pemilukada wajib hukumnya untuk dilaksanakan dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat,

Sama halnya dengan pelaksanaan debat publik. Pelaksanaan salah satu metode kampanye itu dipastikan bakal menyuguhkan sejumlah perbedaan yang begitu nyata jika dibandingkan dengan even serupa di tahun-tahun sebelumnya.

Kali ini, sorak sorai, gemuruh tepuk tangan, atau suara lantang dari para 'tim hore' dari pasangan calon hampir pasti tak akan tersaji. Pasalnya, KPU telah dengan tegas memberi penegasan tentang pelaksanaan debat publik yang wajib digelar dengan protokol kesehatan yang (sekali lagi) cukup ketat.

Merujuk ke PKPU 13 Tahun 2020, di pasal 59 dijelaskan, pelaskanaan debat publik hanya dapat dihadiri oleh pasangan calon. Termasuk dua orang perwakilan Bawaslu provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota.

Empat orang tim kampanye paslon, tujuh atau lima orang anggota KPU Provinsi, atau lima orang KPU Kabupaten/Kota. Serta wajib menerapkan protokol kesehatan pencegahan pengendalian Covid-19.

Hamdan Dangkang, Ketua KPU Mamuju menjelaskan, pelaksanaan debat publik tersebut diselenggarakan di dalam studio lembaga penyiaran publik atau lembaga penyiaran swasta, atau di tempat
lainnya yang disiarkan secara langsung.

"Kami akan tetap melibatkan teman-teman Satgas Covid-19 Kabupaten Mamuju pada pelaksanaan debat publik tahap pertama," ucap Hamdan Dangkang seperti dikutip dari kpu-mamuju.go.di, Jumat (23/10).

Menurut Hamdan, pelaksanaan debat publik tahap pertama akan digelar pada tanggal 31 Oktober 2020. 'Mengingkatkan kesejahrteraan masyarakat dan memajukan daerah serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan strategi pencegahan Covid-19' akan jadi tema debat tahap pertama.

"Untuk debat publik tahap kedua rencananya akan kami gelar pada tanggal 2 Desember tahun 2020," pungkas Hamdan Dangkang. (*/Naf)