MAMUJU--Kabupaten Mamuju duduk di rangking dua se-Indonesia daerah dengan tingkat kerawanan Pemilukada tahun 2020 dimana kabupaten Manokwari, Papua Barat yang jadi pemuncaknya. Fakta tersebut sesuai dengan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Pemilukada tahun 2020 yang dirilis Bawaslu RI belum lama ini.

Ketua Bawaslu Mamuju, Rusdin menjelasakan, dalam IKP tahun 2020, terdapat empat dimensi utama yang digunakan Bawaslu RI dalam menyusun IKP. Ada dimensi sosial politik, dimensi penyelenggaraan Pemilu yang bebas dan adil, dimensi kontestasi serta dimensi partisipasi politik.

Kepada WACANA.Info, Rusdin mengungkap beberapa sorotan di kabuaten Mamuju yang masuk dalam dimensi sosial politik. Termasuk netralitas ASN, money politic, serta sejumlah kasus lain yang wajib untuk diantisipasi semua pihak pada pelaksanaan Pemilukada Mamuju tahun ini.

"Kita memang disorot di situ. Apalagi kita kemarin di Pilpres itu memproses banyak sekali ASN. Itu datanya. Sebenarnya banyak isu strategis lainnya yang dimuat oleh Bawaslu RI," beber Rusdin kepada WACANA.Info, Senin (2/03).

Masih oleh Rusdin, banyaknya kasus yang disorot publik pada pelaksanaan Pemilu/Pilpres 2019 yang lalu, turut mempengaruhi IKP yang dirilis Bawaslu RI.

Ketua Bawaslu Mamuju, Rusdin. (Foto/Manaf Harmay)

"Salah satu isu lainnya itu terkait pelaksanaan Pemilu kemarin. Bayaknya PSU (Pemungutan Suara Ulang) karena logistik yang bermasalah serta banyaknya DPT bermasalah, itu semua isu yang krusial," papar Rusdin.

Dalam waktu dekat, Bawaslu Mamuju berencana menggelar diskusi publik, melibatkan sejumlah pihak untuk membincang sajian data IKP tersebut. Hal itu menjadi penting dengan harapan langkah antisipasi telah ada untuk menghindari hal-hal yang tudak dinginkan pada pelaksanaan Pemilukada, 23 September 2020.

"Ini semua yang akan kita diskusikan. Kami akan coba paparkan berbasis data IKP ini. Paling tidak ini bisa kita sikapi bersama terkait hal-hal tersebut. Insya Allah tanggal 5 Maret ini kita akan mengajak beberapa pihak untuk berdiskusi. Paling tidak kita akan membincangkan upaya pencegahan yang dilakukan berbasi data IKP ini. Mudah-mudahan ada rekomendasi," tandas Rusdin.

Terpisah, Ketua KPU Mamuju, Hamdan Dangkang menjelasakan, pihaknya telah membangun kesepahaman baik itu dengan Bawaslu, pemerintah daerah, TNI, Polri termasuk dengan peserta Pilkada dalam menjaga kondusifitas daerah menuju gelaran pesta elektoral lima tahunan itu.

"Kami merespon IKP itu. Kami sudah berkomunikasi dengan sejumlah pihak terkait," kata Hamdan Dangkang, seperti dikutip dari kpu-mamuju.go.id.
 
Salah satu strategi yang bakal dilakukan, sambung Hamdan, ialah dengan mengintensifkan pertemuan baik itu formal maupun non formal dengan sejumlah pihak.
 
"Kami sudah bertemu dengan Pak Dandim, Pak Wakapolresta Mamuju, termasuk dengan Bawaslu dan Wakil Bupati. Intinya kami bersepakatan untuk lebih sering menggelar pertemuan dalam membincang isu-isu terkait pelaksanaan Pilkada serentak tahun ini," beber Hamdan.
 
Hamdan bahkan mengaku bakal menginisiasi pertemuan formal atau non formal dengan para kontestan Pilkada tahun 2020. Harapannya, agar publik pemahaman yang lebih utuh tentang esensi pelaksanaan pesta demokrasi itu.

Ketua KPU Mamuju, Hamdan Dangkang. (Foto/kpu-mamuju.go.id)
 
"Dengan para kandidat pun kami akan lakukan pertemuan yang lebih intens. Ini penting, harapannya agar publik tidak terjebak pada asumsi yang keliru tentang pelaksanaan Pilkada. Agar publik punya pemahaman bahwa persaingan di momen politik merupakan hal yang biasa saja, yang tak elok jika ditanggapi secara berlebihan," pungkas Hamdan Dangkang.
 
Jika Mamuju duduk di urutan kedua, dua kabupaten di Sulawesi Barat lainnya juga masuk dalam 10 besar daerah paling rawan pada pelaksanaan Pemilukada tahun ini. Ada Mamuju Tengah dan Kabupaten Pasangkayu.

Oleh Bawaslu RI, kabupaten Mateng ada di posisi ketujuh, sementara Pasangkayu di urutan sepuluh.

"Kenapa Mamuju di peringkat kedua karena IKP diukur berdasarkan data dan situasi serta peristiwa pada pemilihan sebelumnya. Baik Pilgub tahun 2017 dan Pemilu 2019, bahkan Pilkada 2015 lalu," kata Supriadi, saat dikonfirmasi di ruang kerjanya, Selasa 25 Februari lalu seperti dikutip dari Harian Radar Sulbar edisi Rabu, 26 Februari 2020.

Ditegaskan bahwa hampir semua pelanggaran Pemilu pernah terjadi di Mamuju. Antara lain; ada yang mencoblos lebih dari satu kali; Anak di bawah umur ikut mencoblos di TPS bahkan lokasinya dalam Kota Mamuju; terjadi pembunuhan di Kecamatan Bonehau saat Pemilu 2019.

Anggota Bawaslu Sulbar, Supriadi Narno. (Foto/Ade Junaedi/Radar Sulbar)

"Menjelang pemilihan, Bawaslu akan petakan mana TPS rawan. Apakah rawan karena politik uang atau tidak netralnya ASN di sekitar TPS itu," bebernya.

IKP pada Pilkada Serentak 2020, menjadi peringatan dini untuk semua pihak terkait, termasuk bagi Bawaslu untuk lebih fokus lagi melakukan pengawasan. Karenanya, setelah menerima hasil IKP ini, Bawaslu Sulbar bakal mengkaji kerawanan yang paling menonjol di Mamuju, Mateng dan Pasangkayu, sebagai bahan melakukan pencegahan.

"Tingginya IKP membuat kami tahu segmen mana yang perlu kami sasar," pungkas Supriadi yang menggawangi Divisi Pengawasan. (Naf/A)