MAMUJU--Surat telegram Kapolri nomor: ST/385-388/II/KEP/2020 tanggal 3 Februari 2020 jadi penanda pergeseran pejabat Kapolda Sulawesi Barat. Brigjen Pol Baharuddin Djafar yang selama ini ada di jabatan itu digeser ke jabatan barunya yakni Kapolda Maluku.

Oleh Polri, pengganti jenderal bintang satu tersebut datang dari Mabes Polri. Namanya Brigjen Pol Eko Budi Sampurno. Sebelum digeser ke Sulawesi Barat, pria kelahiran Jakarta, 18 Desember 1967 ini duduk sebagai Kepala Biro Kebijakan Strategis pada Deputi Perencanaan Anggaran Kapolri (Karojakstra Srena Polri).

Publik tentu berharap banyak pada penggawa baru Polda Sulawesi Barat. Direktur LBH Mandar Yustisi, Julianto Asis menilai salah satu nilai plus yang dipunyai Brigjen Pol Baharuddin Djafar selama ini adalah metode pendekatan kepada masyarakat.

Julianto Asis

Kata dia, pendekatan keagamaan yang digunakan Brigjen Pol Baharuddin Djafar terbilang cukup jitu dalam menjaga kondusifitas daerah selama ini.

"Tapi kan beda figur, beda pula karakternya. Siapapun pejabatnya, menurut saya, pasti punya metodologinya masing-masing. Asalkan kodusifitas daerah tetap terjaga, saya kira tidak jadi soal," ujar Julianto Asis kepada WACANA.Info, Selasa (4/02).

Hal yang jauh lebih penting, kata Julianto, adalah bagaimana pejabat Kapolda Sulawesi Barat yang baru itu memberi garansi atas penegakan supremasi hukum di Sulawesi Barat. Soal penyelesaian kasus hukum yang tengah berporses, hendaknya dapat dituntaskan aparat kepolisian di Sulawesi Barat di bawah komando Brigjen Pol Eko Budi Sampurno.

"Apa-apa yang sudah baik, harap untuk dipertahankan. Termasuk penyelesaian kasus hukum yang masih berporses di Polda untuk segera dituntaskan," pungkas Julianto Asis.

Tugas Berat Kapolda Sulbar yang Baru

Jelas bahwa banyak ucapan selamat dan sukses yang bakal diterima Brigjen Pol Eko Budi Sampurno pasca resmi diamanahi tugas baru memimpin isntitusi kepolisian di Sulawesi Barat. Namun secara bersamaan, beban yang tak ringan secara otomatis mesti ditanggungnya. 

Citra positif institusi kepolisian yang telah dibangun oleh Brigjen Pol Baharruddin Djafar selama ini wajib untuk dipertahankan. 

"Pak Bahar berhasil merangkul semua golongan, baik lintas agama maupun lintas budaya. Beliau di dalam masa kerjanya benar-benar mampu menciptakan suasana yang damai di Sulbar. Untuk menguji apakah institusi kepolisian benar-benar berjalan dengan semestinya, yah kita lihat setelah ini. Apakah mampu konsisten dengan sikap-sikap yaang telah dibangun selama ini. Saya kira di sinilah ujian terbesar setelah pergantian kepemimpinan di Polda Sulbar," terang Direktur lembaga Esensi Sulawesi Barat, Nursalim Ismail.

Nursalim Ismail

"Karena kalau ada yang mundur, maka menjadi kekecewaan publik adalah hal yang pasti adanya," sambungnya.

Menurut Nursalim, standar tinggi yang ditinggalkan Brigjen Pol Baharuddin Djafar di Sulawesi Barat suka atau tidak akan menjadi beban tersendiri bagi pejabat Kapolda Sulawesi Barat yang baru.

"Ucapan selamat datang kepada Kapolda yang baru, sekaligus warning kepada Beiau bahwa tugas kepolisian di Sulbar ini tidaklah ringan," ujarnya.

Hal yang juga disorot Nursalim adalah bagaimana institusi kepolisian di Sulawesi Barat untuk tak sekedar nertral di gelaran Pemilukada serentak tahun ini. Nursalim menegasakan, institusi kepolisian di Sulawesi Barat harus benar-benar tampil netral pada gelaran Pemilukada di empat kabupaten di Sulawesi Barat tahun 2020.

"Kapolda baru agar tidak bermain-main di Pilkada serentak. Itu yang paling penting. Jangankan bermain-main, terkesan bermain-main saja maka hancur citra kepolisian yang sudah dibangun Pak Bahar. Yang paling penting adalah kelihatan netral, bukan sekedar mengatakan bahwa polisi netral. Tidak boleh bermain mata dengan siapapun dan untuk kepentingan politik apapun," pungkas Nursalim Ismail. (Naf/B)