JAKARTA--Ketua Umum partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memimpin agenda refleksi akhir tahun partai Demokrat yang dipusatkan di JCC, Senayan, Jakarta, Rabu (11/12).

Para kader partai Demokrat se-Indonesia turut hadir pada kegiatan tersebut. Ketua DPC Demokrat Mamuju, Suraidah Suhardi dan Ketua Fraksi Demokrat DPRD Sulawesi Barat, Syamsul Samad turut hadir pada even yang disiarkan langsung di salah satu stasiun TV swasta itu.

Kepada WACANA.Info, Suraidah mengurai beberapa pesan (SBY) pada refleksi akhir tahun partai Demokrat. Pada kesempatan itu, SBY, kata Suraidah sempat meminta maaf atas kondisi yang bikin Presiden ke-6 itu tak bisa maksimal dalam mengkampanyekan partai Demokrat di Pemilu, April 2019 lalu.

"Karena saat Pemilu lalu, Beliau tidak bisa terjun langsung secara penuh dalam membantu pemenangan partai Demokrat. Karena kita tahu, Ibu Ani sedang sakit. Beliau juga mengucapkan selamat kepada seluruh anggota DPRD partai Demokrat yang terpilih," ujar Suraidah, politisi canti yang juga Ketua DPRD Sulawesi Barat itu.

Suraidah juga mengatakan, tantangan utama bagi partai Demokrat di masa mendatang adalah bagaiama agar seluruh piranti Demokrat bisa terus berkontribusi nyata di tengah masyarakat.

"Dan yang pasti dan yang paling penting juga adalah Demokrat adalah partai yang pro terhadap demokrasi," papar Suraidah.

"Pesan Pak SBY (kepada para kader Demokrat) adalah untuk terus bunyi. Terus mengabdi, mengawal kepentingan rakyat, dan tidak mendukung kebijakan yang tidak pro rakyat seperti kenaikan iuran BPJS atau iuran listrik di tengah situasi ekonomi yang sedang terpuruk," tutup Suraidah Suhardi.

Setali tiga uang, Syamsul Samad menegasakan, adalah hal yang wajib hukumnya bagi seluruh legislator Demokrat untuk tak sekalipun melupakan rakyat. 
"Demokrat harus hadir pada setiap persoalan rakyat. Terus memperjuangkan kepentingan masyarakat yang diwakilinya," tegas Syamsul Samad, pria yang juga Ketua DPC Demokrat Polman itu.

Syamsul pun menggarisbawahi soal sikap tegas Demokrat yang menolak segala upaya pengebirian nilai-nilai demokratis yang agaknya mulai mencuat.

"Menolak dengan tegas rencana mengembalikan proses pemilihan Presiden ke MPR-RI, atau pemilihan kepala daerah ke DPRD. Itu jelas bertentangan dengan nafas demokrasi yang telah sekian tahun dinikmati," pungkas Syamsul Samad. (Naf/A)