MAMUJU--Ketidakhadiran Gubernur Sulawesi Barat, Ali Baal Masdar dalam pertemuan antara pemerintah provinsi Sulawesi Barat dengan pemerintah kabupaten Majene dan aliansi masyarakat Majene kian membuktikan betapa sulitnya membuka komunikasi dengan pemerintah provinsi Sulawesi Barat.

Ketua DPRD Majene, Darmansyah bahkan mengungkapkan, dari sejumlah pengalamannya selama mengurus Participating Interest (PI) pengelolaan blok Sebuku, ia merasa lebih mudah berkomunikasi dengan pemerintah pusat ketimbang membuka ruang komunikasi ke pemerintah provinsi Sulawesi Barat.

"Ini kok agak susah kita berkomunikasi dengan pemerintah provinsi ?. Ketimbang pengalaman kita berkonsultasi dengan pemerintah pusat, apakah itu ke SKK Migas, Kementerian Dalam Negeri atau Kementerian ESDM yang menurut pengalaman kami, itu jauh lebih mudah. Ini kok lebih gampang kita komunikasi ke pemerintah pusat dari pada ke pemerintah provinsi ?," ungkap Ketua DPRD Majene, Darmansyah di sela-sela pertemuan yang difasilitasi DPRD Sulawesi Barat, Selasa (24/07).

Politisi PAN itu menambahkan, selain untuk menyelesaikan panjangnya polemik pembagian PI itu, kehadiran Gubernur juga dianggap penting kaitannya dengan upaya rekonsiliasi pemerintah provinsi Sulawesi Barat dalam hal ini Gubernur dengan pemerintah kabupaten Majene termasuk dengan masyarakat kabupaten Majene.

"Kita ke sini juga ingin bersilaturrahmi dengan Pak Gubernur. Karena apapun itu, harus kita akui bahwa selama ini komunikasi kita terkait pembagian PI terksan buntu ke pemerintah provinsi, ke Gubernur. Jadi memang, saya kira, penting untuk Pak Gubernur untuk hadir," kata Darmansyah.

Seperti diberitakan, dialog antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten Majene dan aliansi masyarakat Majene itu harus berakhir deadlock, tanpa hasil. Ketidakhadiranb Ali Baal pada pertemuan itu jadi satu-satunya alasan hingga suara mayoritas di forum tersebut sepakat untuk mengakhiri pertemuan, sembari menjadwal ulang pertemuan serupa dengan mewajibkan Gubernur untuk hadir.

Pada kesempatan itu, Gubernur Sulawesi Barat mendelegasikan ke Kepala Buro Tata Pemerintahan, Abdul Wahab Hasan Sulur untuk hadir pada pertemuan tersebut. Menurut Wahab, di waktu bersamaan dengan jadwal pertemuan tersebut, Gubernur harus menghadiri pertemuan yang tak kalah pentingnya di RSUD provinsi Sulawesi Barat.

"Pak Gubernur sedang menghadiri agenda penting di RSUD. Di sana ada penandatanganan MoU yang harus dihadiri oleh Beliau," jelas Abdul Wahab.

Peserta dialog sesungguhnya sempat memberi kesempatan kepada pemerintah provinsi untuk menhadirkan Gubernur ke pertemuan itu. Namun fakta bahwa keberadaan Ali Baal Masdar yang diketahui sedang dalam perjalanan ke bandara untuk selanjutnya menghadiri agenda lain di luar kota membuat pertemuan itu akhirnya berakhir tanpa hasil apa-apa. (Naf/A)