MAMUJU-Nama Gubernur Sulawesi Barat, Ali Baal Masdar berulang kali disuarakan oleh Aliansi Masyarakat Majene dalam aksi demonstrasi di gedung DPRD Sulawesi Barat, Sabtu (16/07). Rencana Ali Baal dalam membagi Participating Interest (PI) pengelolaan Migas di blok Sebuku dianggap merugikan masyarakat Majene. 

Itu juga yang menjadi poin utama tuntutan para demonstran hingga Ali Baal Masdar pun menjadi sasaran utama luapan kritikan via orasi yang digelar massa aksi secara bergantian.

"Pembagian PI yang sebelumnya telah disepakati, kemudian dicederai oleh Gubernur Sulbar dengan membuat kesepakatan baru. Blok Sebuku merupakan harapan masyarakat Majene, tetapi Pemprov dibawah pimpinan ABM justru mengebiri harapan itu," kata Jasman, salah satu koordinator aksi dalam orasinya.

Massa aksi juga menyebut, aksi tersebut dilakukan sebagai luapan atas keresahan masyarakat Majene yang sudah sejak lama disimpan. Ditakutkan kata mereka, bakal timbul konflik sosial jika Gubernur tidak berdiri di atas kebijakan yang benar.

"Hari ini kami menepis kalau gerakan ini ditengarai oleh kepentingan. Kami membuktikan kalau kami menyatu. Kami hanya ingin berteduh di bawah kepemimpinan yang baik. Masyarakat Majene tidak mau dibohongi oleh Gubernur Sulbar. Gubernur sepertinya sudah tidak menjalankan tugas sebagaimana mestinya. Kebijakan ABM selaku Gubernur hanya melukai hati kami," ungkap salah seorang orator yang mewakili kecamatan Ulumanda, Majene.

Bahkan, tak jarang para orator meminta agar Ali Baal untuk mundur dari jabatannya. 

Yang juga menjadi penyesalan di benak Alinasi Masyarakat Majene ialah peran anggota DPRD Sulawesi Barat Dapil Majene yang dianggap tidak memberikan solusi atas polemik pembagian PI tersebut.

"Beberapa tahun lalu kita memilih anggota DPRD. Tapi faktanya seolah-olah mereka tidak memihak kita. Buktinya hari ini kita yang datang ke Gedung DPRD ini, legislator dari Majene tidak muncul menyambut kita," begitu kata orator lainnya.

Mahasiswa dan sejumlah organisasi kepemudaan yang ikut bergabung dalam aksi ini juga tak mau ketinggalan. Mereka mengutarakan aspirasinya mengkritisi kinerja Ali Baal yang dinilai kacau. Merek menyorot persoalan mundurnya sejumlah tenaga medis di RSUD, viralnya kesalahan Gubernur saat membaca teks Pancasila, hingga persoalan pembagian PI pengelolaan Migas di blok Sebuku ini.

"Menurut SKK Migas, yang menjadi dasar adalah notulensi MoU, begitupun oleh Dirjen ESDM dan Wapres. Jadi tidak bisa diganggu Gubernur. Kewenangan ada di pemerintah pusat, dan sudah dibagi 50:50, tapi Gubernur mau membagi di bawah itu, atau hanya 1 Persen untuk Majene. Jadi kami mau tanya, sekarang ini Gubernurnya Sulbar tanpa Majene atau masih ada Majene?," tegas Adi Ahsan, anggota DPRD Majene yang juga ikut berorasi.

Menutup Aksi, Adi Ahsan juga menyampaikan jika tanggal 24 Juli 2018 mendtang tidak ada tindak lanjut dari jadwal pertemuan dengan Gubernur, DPRD Sulawesi Barat dan Pemkab Majene untuk membicarakan persoalan ini, Aliansi Masyarakat Majene bakal kembali mendatangi DPRD Sulawesi Barat.

"Tanggal 24 (Juli 2018) kita akan menunggu hasil. Apakah kebijakannya deadlock di sini atau buntu di DPRD Provinsi, tidak ada persoalan. Kita minta nanti diselesaikan di pemerintah pusat, biar ini tidak berlarut-larut," tutup Adi Ahsan. (Uci/Naf)