MAMUJU--Ada yang menarik dari aksi unjuk rasa yang digelar Aliansi Masyarakat Majene di gedung DPRD Sulawesi Barat, Senin (16/07) siang. Saat perwakilan massa diterima oleh pimpinan dan anggota DPRD, mereka pun dengan tegas menolak kehadiran dua orang yang diutus Gubernur untuk hadir dalam dialog tersebut.

Ada Plt Wakil Ketua DPRD Sulawesi Barat, Arman Salimin dan tiga legislator Sulawesi Barat lainnya; Sukri Umar, Yahuda Salempang dan Andi Irfan yang menerima perwakilan Aliansi Masyarakat Majene. Sejumlah poin seputar polemik pembagian Participating Interest (PI) pengelolaan Migas di blok Sebuku jadi tuntutan warga Majene untuk segera ditindaklanjuti oleh DPRD Sulawesi Barat.

Saat hendak memulai proses dialog, perwakilan Aliansi Masyarakat Majene pun dengan tegas meminta agar dua dari tiga utusan pemerintah provinsi yang hadir agar meninggalkan ruangan tempat dilaksanakannya dialog. Kedua utusan pemerintah provinsi tersebut masing-masing Kepala Dinas Perhubungan provinsi Sulawesi Barat, Khaeruddin Anas dan staf ahli Gubernur, Menunis Amin.

Perwakilan Aliansi Masyarakat Majene menganggap, kedua orang tersebut tidak punya keterkaitan langsung dalam hal polemik pembagian PI. Boleh atau tidaknya Kheruddin Anas dan Menunis Amin untuk hadir dalam dialog itu pun semoat diwarnai keributan.

Baik Khaeruddin Anas, maupun Maenunis Amin sesungguhnya berusaha memberikan penjelasan atas kapasitas keduanya hadir dalam dialog itu. Namun, segala alibi yang disuarakan oleh keduanya ditolak oleh perwakilan Aliansi Masyarakat Majene.

Maenunis Amin bahkan sampai memperlihatkan id card staf ahli Gubernur yang ia pegang untuk meyakinkan perwakilan mass aksi, meski hal itu tak membuat puluhan perwakilan Alinasi Masyarakat Majene berubah fikiran.

Suasana Aksi Unjuk Rasa Alinasi Masyarakat Majene di Luar Gedung DPRD Sulbar. (Foto/Mursyid Syathir) 

Plt Wakil Ketua DPRD Sulawesi Barat, Arman Salimin yang berusaha menengahi persoalan boleh tidaknya Khaeruddin Anas dan Maenunis Amin hadir dalam dialog itu akhirnya mengiyakan ke-ogah-an perwakilan massa tersebut. Khaeruddin Anas dan Maenunis Amin pun akhirnya tak mengikuti dialog dengan meninggalkan ruang pertemuan.

"Saya fikir tidak masalah. Itu kan haknya teman-teman dari Majene. Artinya kapasitasnya apa karena dibutuhkan dalam pertemuan itu. Itu bagian dari dinamika," ujar Kepala Biro Tata Pemerintahan pemerintah provinsi Sulawesi Barat, Abdul Wahab Hasan Sulur saat dimintai pendapatnya seputar insiden di atas.

Khaeruddin Anas dan Maenunis Amin yang akhirnya meninggalkan ruang pertemuan itu praktis membuat Abdul Wahab Hasan Sulur jadi satu-satunya perwakilan pemerintah provinsi Sulawesi Barat dalam dialog antara Aliansi Masyarakat Majene dengan pihak DPRD Sulawesi Barat.

"Jadi sebenarnya, itu bukan pengusiran. Cuma, teman-teman perwakilan aksi itu tidak menginginkan keduanya untuk hadir karena dianggap tidak perlu dan tidak penting untuk mereka hadir. Kami minta kepada mereka untuki meninggalkan ruang pertemuan karena dianggap. Misalnya Dinas Perhubungan, yah tidak ada hubungannya dengan pertemuan ini. Kemudian jua tenaga ahli, mungkin mereka menganggap hanya bisa menampung saja. Kalaupun berpendapat, itu tidak mewakili pendapat Gubernur. Mungkin itu pandangan teman-teman, sehingga cukup Kepala Biro Tata Pemerintahan saja yang bisa menjelaskan. Kami tidak mengusir, cuma mereka peserta aksi yang menginginkan itu," jelas Arman Salimin yang ditemui seusai dialog dengan perwakilan Aliansi Masyarakat Majene. (Naf/A)