MAMUJU--Nasib ratusan Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pegawai Tidak tetap (PTT) di Sulawesi Barat belum menemukan titik temu. Tujuh bulan mengabdi, hingga kini, jangankan insentif, SK kontrak kerja pun tak kunjung mereka kantongi.

Plt Wakil Ketua DPRD Sulawesi Barat, Thamrin Endeng menyebut, DPRD akan segera bersikap. Dalam waktu dekat, lembaga legislatif itu akan memanggil pihak eksekutif provinsi Sulawesi Barat untuk membahas masalah tersebut.

"Mereka sudah mengabdi sekian lama baru tidak ada semacam imbalan dan itu ada pengakuan pemerintah untuk mengangkat GTT  dan PTT. Kita harapkan pemerintah respon lah kepada mereka itu dalam memberikan hak-haknya. Jangan diabaikan itu, ini kepentingan perut ,"sebut Thamrin saat ditemui usai memimpin rapat paripurna DPRD Sulawesi Barat, Senin (9/07).

Politisi Golkar itu menambahkan, langkah untuk memanggil pihak eksekutif prpvinsi Sulawesi Barat penting untuk dilakukan. Setidaknya, kata dia, dengan begitu, semua pihak bisa mendengarkan alasan mengapa hingga kini para guru honorer itu seperti terkatung-katung.

"Karena penentuannya itu ada di eksekutif. Apa alasannya ?. Kalau anggaran itu tidak cukup, dikemanakan itu ?," sesal Thamrin.

"Guru yang mengabdi di sekolah-sekolah, itu pengabdian yang luar biasa yang harus dihargai. Mereka itu pahlawan," urainya.

"Saya akan memanggil pimpinan fraksi untuk menyikapi hal ini. DPRD pasti memihak kepada mereka. Demi mereka ini, kalau ada program-program yang wajar untuk dipending. Ini demi kepentingan mereka, kenapa kita tidak bisa lakukan," tutup Thamrin Endeng.

Terpisah, Sekretaris Daerah provinsi Sulawesi Barat, Ismail Zainuddin menjelaskan, proses penyelesaian gaji dan SK para GTT dan PTT di atas hanya menyisakan persoalan teknis saja. Dalam waktu yang tidak lama lagi, pemerintah bakal menerbitkan SK berikut membayarkan gaji mereka.

"Pasti itu gaji kita bayarkan. Mingkin ini ada masalah teknis saja. Jadi nanti kita lihat dulu apa masalahnya, karena perasaan saya anggarannya sudah siap," ujar Ismail Zainuddin. (Keto/Naf)