MAJENE--Ketua DPRD Majene, Darmasyah ikut mengkritisi rencana Gubernur Sulawesi Barat, Ali Baal Masdar soal pembagian Participating Interest (PI) pengelolaan blok Sebuku. Ia menyebut, rencana Ali itu jauh dari hasil kesepakatan yang diambil bersama sejumlah pihak yang dilakukan di istana Wapres beberapa tahun lalu.

Politisi PAN itu mengaku, rencana pembagian PI yang diwacanakan Gubernur tersebut justru memberi dampak negatif bagi warga Majene. Masyarakat Majene merasa dirugikan jika benar rencana Gubernur itu disahkan.

"Saya juga hadir di Istana Wapres waktu itu. Dan kesepakatan waktu itu antara kita Sulbar dan Majene dengan Kalsel dan kabupaten Kota Baru tidak perlu lagi bersengketa. Pemerintah pusat waktu itu ada SKK Migas, Menteri Dalam Negeri, Menteri ESDM dan disaksikan Wapres, memberikan kebijakan. 10 Persen diberikan ke Kalsel dan Sulbar dan dibagi 50:50. Kita juga sertakan modal bersama pemerintah provinsi Sulbar. Tidak ada kabupaten lain," ungkap Darmasyah kepada WACANA.Info, Jumat (8/06).

Lebih lanjut, Darmansyah menyebut, kabupaten Majene yang ikut menyertakan modal harusnya berimplikasi pada hasil yang didapatkan oleh kabupaten Majene bersama pemerintah provinsi Sulawesi Barat. 

"Kabupaten Majene dan pemerintah provinsi Sulbar yang menyertakan modal pada pengelolaan Migas di blok Sebuku. Tidak ada kabupaten lain. Jadi, wajar jika PI itu dibagi rata antara pemerintah kabupaten Majene dengan pemerintah provinsi Sulawesi Barat. Tapi kalau begini, ini ibaratnya kita yang tanam, orang lain yang petik," tegasnya.

Pemerintah kabupaten Majene juga telah membangun komunikasi dengan SKK Migas dan pemerintah pusat terkait polemik ini.

"Yakin saja, pemerintah provinsi Sulbar tidak diperbolehkan mengatur pembagian PI seenaknya. Semua harus sesuai aturan dan kesepakatan bersama. Kalau mau diatur seperti maunya Pak Gubernur, saya yakin, orang lain akan menertawakan kita," pungkas Darmasyah. (Naf/A)