POLMAN--Jelang penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Polewali Mandar oleh penyelenggara Pilkada, Ratusan massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Peduli Demokrasi (AMPD) menggelar aksi unjuk rasa di kantor KPU dan Panwaslu Polman, Kamis (8/02). 

Desakan agar penyelenggara Pemilukada itu untuk tetap independen jadi tema besar dalam aksi yang digelar jelang masa penetapan Pasangan Calon peserta pemilukada Polman itu.

AMPD dalam tuntutannya juga meminta agar pelaksanaan Pemiliukada dapat gelar secara bersih, profesional dan juga berkualitas.

“Pertama, agar pihak penyelenggara Pilkada menjaga netralitas sesuai tugas, pokok dan fungsi masing-masing lembaga,” kata Koordinator Aksi AMPD, Hasbi dalam orasinya.

Hal yang menjadi fokus tersendiri dari aksi unjuk rasa tersebut ialah desakan agar penyelenggara Pemilukada segera memastikan kemungkinan penambahan jumlah pemilih yang mencurigakan sebanyak kurang lebih 58.000 pemilih berdasarkan data DP4 Polman dari DPT Pilgub tahun 2017 lalu.

“KPU harus berani mencoret atau menghilangkan penambahan jumlah pemilih yang mencurigakan tersebut,” tegas Hasbi.

Penambahan jumlah pemilih itu, kata Habsi, sungguh tak masuk akal. Pelaksanaan Pilgub yang belum genap setahun seleai digelar membuat penambahan jumlah pemilih di atas sama sekali tidak rasional. Terlebih rasio pertumbuhan penduduk Polman dalam setahun terakhir tidak sampai 2 Persen. 

“Dari mana penambahan itu?. Siapa saja mereka?. Harus clear,” cetus Hasbi.

Tak sampai di situ, AMPD juga meminta penyelenggara melakukan Pemilukada agar melakukan penvermatan kembali persyaratan administrasi kandidat pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Polman tahun 2018.
 
Hal di atas erat kaitannya dengan munculnya indikasi pemalsuan dokumen persayaratan pencalonan oleh salah satu calon peserta Pemilukada.

“Apabila ditemukan adanya ketidaksesuaian, penyelenggara harus berani menindak tegas dengan tidak menetapkan pasangan calon yang diduga bermasalah,” harap Hasbi.

Peserta aksi pun berencana bakal membuat kesepakatan tertulis lengkap dengan tandatangan bersama dengan KPU dan Panwaslu Polman. Itu merupakan bentuk komitmen keseriusan mereka dalam mengawal Pemilukada agar semua pihak tidak main-main dengan proses demokrasi yang ada.

“Kami yakin, proses Pilkada yang baik akan melahirkan pemimpin yang baik pula,” simpul Hasbi. (HarunMangkuLangit)